Kejati Malut Teruskan Penyelidik Dugaan SPPD Fiktif di DPRD Morotai

  • Bagikan
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Apris Risman Ligua (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) kembali meneruskan penyelidikan dugaan korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp 600 juta.

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua mengatakan penanganan kasus dugaan SPPD fiktif di DPRD Pulau Morotai, sudah ditelaah dan akan direruskan ke penyelidikan.

“Sudah ditelah, tinggal dinaikkan ke pimpinan,” kata Apris kepada KabarMalut, Rabu (2/10/2019).

Menurut Apris, laporan kasus dugaan SPPD fiktif ini sudah lama masuk di Kejati, hanya saja bertepatan dengan momentum Politik, sehingga penyelidikannya sempat dipending sementara. Namun usai pesta demokrasi, penyidik kembali meneruskan salah satu laporan warga yang masih tercatat tunggakan ini.

“Sebenarnya kemarin sudah dilakukan penyelidikan, hanya saja ada Pemilu legislatif, sehingga masih pending karena bertepatan dengan Pemilu legislatif yang masih berjalan,”

Penyidik melanjutkan penyelidikan untuk menuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah oknum wakil rakyat tersebut.

“Kasus SPPD Fiktif kami tetap tidaklanjuti,” akunya.

Sekedar diketahui, berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut, terhadap anggaran DPRD Pulau Morotai selama periode 2009-2014 dan 2014-2019, menemukan adanya kejanggalan anggaran SPPD fiktif terhadap 16 wakil rakyat. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut