Usut Korupsi di Samsat Haltim, Kejati Jadwalkan Periksa Pejabat BPKAD Malut

  • Bagikan
Kantor Kejati Maluku Utara (Foto: Dok KabarMalut)

TERNATE – Pengusutan dugaan korupsi anggaran pajak kendaraan di Unit Pelaksaanaan Tehnis Badan (UPTB) Samsat Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tahun 2017, terus dilakukan. Mendalami dugaan korupsi tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menjadwalkan bakal memeriksa sejumlah pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Malut.

“Jadi masih ada sejumlah orang lagi yang harus dijadwalkan diperiksa untuk diminta keterangan dalam penyelidikan kasus ini, seperti 4 orang pejabat Samsat Haltim dan sejumlah pejabat Keuangan (BPKAD) Pemprov,” kata Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua kepada wartawan, Rabu (2/10/2019).

Apris menjelaskan pekan lalu, pihaknya kembali memeriksa dua saksi dari Samsat Haltim. Pemeriksaan tersebut selain meminta keterangan, penyidik juga meminta sejumlah dokumen tambahan terkait laporan pajak pada 2017.

“Kemarin periksa dua pejabat Samsat ,hanya saja sejumlah dokumen yang diminta oleh penyidik belum sepenuhnya diberikan oleh para terperiksa ini dan dijanjikan dokumen tambahan itu sehari dua ini diserahkan,” ujarnya.

Sesuai janji sebelumnya, Apris mengaku penanganan kasus ini bakal pindah penyelidikan dari Intel ke Pidsus, hanya saja  masih kekurangan data, seperti keterangan para terperiksa baik dari Samsat Haltim dan BPKAD Malut.

“Jika sudah diperiksa semua, maka bulan ini juga kasus bakal pindah penanganannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini para saksi yang sudah dimintai keterangan berjumlah 8 orang dan posisi kasus ini pihaknya masih mempunyai niat baik menunggu sampai semua kerugian negera dikembalikan.

“Jadi kami masih memberikan kesempatan niat baik pengembalian kerugian negera,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut