Kejati Malut Segera Tentukan Status Dugaan Korupsi di Samsat Pulau Morotai

  • Whatsapp
Kantor Kejati Maluku Utara (Foto: Dok KabarMalut)

TERNATE – Penyelidikan dugaan korupsi anggaran pajak kendaraan di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pulau Morotai tahun 2017, bakal segera ditentukan statusnya. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), kini hanya menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait total kerugian kasus ini.

“Untuk kasus UPTB Samsat Pulau Morotai, sementara kami masih melakukan perhitungan kerugian. Tinggal sudah ada perhitungan, kami langsung segera selesaikan tahap penyelidikannya seperti apa,” kata Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua kepada kabarMalut, Jumat (4/10/2019).

Untuk diketahui, Berdasarkan laporan BPK RI Perwakilan Malut atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Malut nomor 17.C/LHP/XIX.TER/5/2018 tertanggal 22 Mei 2018,  ditemukan adanya selisih antara data pembayaran PKB dan BBN-KB yang telah dilakukan oleh pihak dealer dengan data setoran ke kas daerah sebanyak 219 kendaraan senilai Rp 531 juta lebih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 kendaraan senilai Rp 359 juta lebih merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah. Sisanya sebanyak 74 kendaraan senilai Rp 172 juta lebih merupakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang terdaftar pada UPTD Samsat, namun tidak dilakukan penyetoran PKB dan BBN-KB.

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala UPTD Samsat Kabupaten Pulau Morotai sejak Agustus 2017 menyatakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan pada masa jabatannya digunakan untuk membiayai operasional kantor karena ketidakcukupan biaya operasional yang dikelolanya. (Ajo)

Pos terkait