Aksi di Polda dan Kejati Malut, Mahasiswa Kepsul Beberkan Dugaan Korupsi Libatkan Bupati Hendrata

  • Bagikan
Aliansi Mahasiswa Kepulauan Sula saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Sejumlah massa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Kepulauan Sula (Kepsul),  Senin (9/10/2019) menggelar aksi di depan kantor Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut). Para mahasiswa ini membeberkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Bupati Kepsul Hendrata Thes.

Dengan menggunakan mobil truk dilengkapi dengan sound system, massa aksi mendesak aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan segera menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kepsul.  Massa aksi juga membentangkan spanduk bertulisan ‘Bupati Korupsi, Rakyat Sula Tertindas, Polda dan Kejati Lemah’.

Selain spanduk, terdapat pula sejumlah poster bertuliskan diantaranya, ‘Bupati Sula Makan Uang Rakyar’, ‘Bupati Sula Kebal Hukum’, ‘Tangkap Koruptor Kelas Kakap di Sula’ serta ‘Selamat Datang Dir Krimsus Tolong Selesaikan Kasus Korupsi di Sula’.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Gajali Fataruba membeberkan sejumlah pembangunan infrastruktur berindikasi korupsi dan melibatkan Bupati Kepsul Hendrata Thes, diantaranya pengadaan dua pekerjaan jasa konsultasi pada Dinas Perhubungan yang tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran senilai Rp 1.252.201.500 pada tahun anggaran 2018. Pemerintah Kepsul melalui Dinas Perhubungan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan tersebut.

“Pelaksaanaan pekerjaan penyusunan amdal dermaga ferry tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran senilai Rp 696.613.500, pekerjaan fs master plan dan DED dermaga Ferry dilaksanakan oleh PT PPN dengan nilai kontrak senilai Rp 1.485.014.850,” kata Gajali dalam orasinya.

Gajali mengaku pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan melalui tender dan dilakukan perikatan dengan kontrak nomor 04.DP/Dishub-ks/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, jangkau waktu pelaksanaan pekerjaan 135 hari kalender terhitung sejak 16 Agustus sampai dengan 18 Desember 2018. Pelaksaan pekerjaan penyusunan amdal dermaga ferry tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran senilai Rp 555.588. 000.

“Selain itu ada pembangunan jalan Waitina Goi-Wai Loba PT AMK berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 910.916/620/04.BM/DPUPRPK-KS/V/2018 tanggal 15 2018 senilai Rp 11 560.236.590, tidak sesuai dengan ketentuan dan belum dikenakan denda sebesar Rp 1.066.694.558 ,” tuturnya.

Sementara pekerjaan bendung dan jaringan irigasi di Aupobhia yang dikerjakan oleh PT RJA, berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 919.916/610.22/16/SP/DPUPRPKP-KS/IV/2018 tanggal 27 April 2018 senilai Rp, 11.292.633.516, Gajali menjelaskan tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 1.092.771.613 serta belum dikenakan denda senilai Rp 60.008.686.

“Pekerjaan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Kaporo yang dilaksanakan oleh PT AMK berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 919.916/610.22/17/SP/DPUPRPKP-KS/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp 9.793. 609.134 tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 489.689.680.456,” tegasnya.

Terdapat pulau reasli belanja modal gedung dan bangunan pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan keterlambatan pekerjaan serta kekurangan volume senilai Rp 855.017.478. Tiga OPD tersebut yakni, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Kesehatan.

Massa mendesak dan meminta Polda maupun Kejati Malut, segera memeriksa dan menangkap Bupati Kepsul Hendrata Thes, karena selaku kepala deerah yang diduga kuat melakukan praktek tindak pidana korupsi yang ada di daerah Kepsul. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut