Alasan Gangguan Jaringan, Staf Disnakertrans Halut Lakukan Pungli pada Pencari Kerja

  • Bagikan
Sejumlah masyarakat saat melakukan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning) di tempat pelayanan Dinas Nakertrans Halmahera Utara tepatnya di gedung Mal Pelayanan Publik (Foto: Istimewa)

TOBELO – Praktik pungutan liar (Pungli) terhadap para pencari kerja, diduga dilakukan sejumlah oknum staf di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara. Warga yang sedang pengurusan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning), dibebankan wajib membayar Rp 30.000 per orang.

Salah satu pencari kerja, Header Ibrahim mengaku ketika dirinya bersama sejumlah warga mengurus kartu kuning pada tempat pelayanan Disnakertrans di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP). Para staf mewajibkan mereka untuk membayar administrasi sebesar Rp 30.000 per orang.

“Kami yang melakukan pengurusan pembuatan kartu kuning sekitar 50 orang, diminta per orang Rp 30.000 oleh pihak Dinas Nakertrans,” kata Header kepada KabarMalut, Kamis (10/10/2019).

Warga Desa Gorua Tengah, Kecamatan Tobelo Utara ini mengaku alasan dibebankan biaya administrasi bertujuan untuk pembelian pulsa paket data. Sebab jaringan internet sedang mengalami gangguan, dan tidak bisa diakses.

“Kami diminta per orang Rp 30.000, dan uang tersebut katanya dipakai untuk pembelian pulsa paket agar supaya pembuatan kartu kuning bisa dapat diakses dengan cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Halut, Jeffry Rudy Hoata ketika dikonfirmasi mengaku akan menindak para oknum staf yang melakukan Pungli tersebut. Karena pengurusan kartu kuning tidak diwajibkan pencari kerja membayar biaya administrasi.

“Saya akan tindak tegas staf yang Pungli, karena pembuatan kartu tersebut gratis,” tuturnya.

Jeffry yang kini sedang berada di luar daerah itu, berjanji setiba dirinya di Halut nanti, langsung melakukan interogasi. Jika benar ada oknum staf terbukti lakukan Pungli, maka sanksi berat akan menantinya.

“Setelah kembali akan saya interogasi mereka dan akan kasih sanksi jika mereka bersalah,” tuturnya.

Sekedar diketahui, Pungli yang dilakukan oknum staf Disnakertrans bukan baru kali ini dikeluhkan warga, tetapi sudah berulang kali, dengan modus gangguan jaringan. Warga yang ingin kartunya segera dibuat, mereka rela membayar biaya dimaksud. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut