Akhirnya Pemda Taliabu Sepakat Anggaran Pilkada untuk Bawaslu Rp 6,5 Miliar

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Pulau Taliabu, Adidas La Tea (Foto: Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pulau Taliabu tahun 2020 untuk Bawaslu, akhirnya disepakati sebesar Rp 6,5 miliar. Kesepakatan ini berlangsung setelah Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) memfasilitas petemuan Pemer Daerah (Pemda) Pulau Taliabu dengan Bawaslu Kabupaten setempat.

“Tadi siang sekitar jam 11:00 WIT di kantor Bawaslu Provinsi memfasilitasi pembahasan anggaran hibah Pilkada 2020 untuk Taliabu dengan Pemda dalam hal ini diwakili oleh Plt Sekda Salim Ganiru, bersama Bawaslu Taliabu yang dhadiri oleh pimpinan Lilian dan Anggota Mohtar Tidore. Dari hasil pembahasan kebutuhan anggaran Pilkada di Bawaslu Provinsi disepakati Rp 6,5 miliar dari total usulan anggaran Rp 10 miliar  lebiih,” ungkap Ketua Bawaslu Pulau Taliabu, Adidas La Tea kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/10/2019).

Muat Lebih

Adidas menjelaskan, sebelumnya Bawaslu mengusulkan anggaran untuk Pilkada 2019 sebesar Rp 9 miliar lebih ke Pemda. Hasil rasionalisasi antara Bawaslu dan Pemda Taliabu setelah finising bersama Bupati Aliong Mus, Pemda hanua menyanggupi angka sebesar Rp 4 miliar dengan alasan mengalami defisit anggaran.

“Kami juga mengusulkan ke Pemda waktu rapat dengan pak bupati kami mengusulkan Rp 8,5 miliar, beliau juga tidak sependapat, turun lagi menjadi Rp 8 miliar beliau juga tidak sepakat dan akhirnya untuk Pulau Taliabu dan beberapa kabupaten/kota yang NPHD-nya belum tuntas, difasilitasi oleh Mendagri pada tanggal 7 Oktober lalu. Jadi dikembalikan lagi ke daerah perpanjangan waktu penyelesaian antara Pemda dan peyelenggara Pemilu hingga tanggal 14 Oktober hari ini,” terangnya.

Menurut Adidas, rasionalisasi anggaran yang disepakati angka Rp 6,5 miliar tersebut dinilai sudah cukup rasional dan diharapkan dapat menyanggupi pembiayaan kebutuhan Bawaslu selama Pilkada 2020 berlangsung.

“Kesepakatan Rp 6,5 miliar itu memang sudah dihitung secara keseluruhan sampai tahapan selesai. Jadi itu sudah cukup rasional, kami harapkan hasil pembahasan itu rasional sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas Bawaslu bisa sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (Ajo)

Pos terkait