Teken Pakta Integritas, Pegawai dan Staf KPU Halsel Dilarang Duduk Bareng Politisi

  • Bagikan
Sekretaris KPU Halmahera Selatan, Rustam Salmon saat menandatangani Pakta Integritas di hadapan Lima Pimpinan KPU Halmahera Selatan (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Pegawai dan staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meneken pakta integritas dengan kelima Komisioner KPU. Tujuannya untuk menjaga integritas seluruh pegawai dan staf, bahkan dilarang duduk bareng politisi.

Ketua KPU Halsel, Darmin Hi Hasim menyebutkan setelah pakta integritas diteken, seluruh pegawai dan staf di Sekretariat KPU senatiasa menjaga etika, baik di internal KPU maupun di luar dari lingkup KPU.

“Kami di KPU itu diataur. Kami diatur tidak bisa duduk di warung kopi bersama pengurus partai, karena itu sudah diatur.  Pakta integritas itu mengatur soal etis, soal kepantasan,” kata Darmin di hadapan pegawai dan staf di ruang rapat KPU, Senin (14/10/2019).

Darmin juga menekankan, bila ada data di internal KPU, maka tidak diperbolehkan bocor ke luar, walapun data itu merupakan dokumen publik, karena ada mekanisme yang mengatur untuk dipublikasi.

“Misalnya ada data-data di internal tidak bisa bocor ke luar, memang itu dokumen publik, tapi ada mekanisme yang mengatur untuk dipublikasi. Paling penting soal etis soal etika,” sebut Darmin.

Darmin berharap, pakata integritas ini menjadi pedoman perilaku seluruh Komisioner KPU, pegawai dan staf di sekretariat untuk dijadikan pedoman perilaku seluruh pimpinan, kasubag dan staf.

“Kami harapakan pakta integrasi ini menjadi pedoman perilaku kita semua di KPU,” cetusnya.

Kordiv SDM KPU Halsel, Muhammad Agus Umar menambahkan pakta integritas yang diteken pegawai dan staf KPU itu jangan dijadikan sesuatu yang sakral. Pakta integritas itu menurut Agus, dijadikan sandaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU.

“Menjaga marwah KPU di dalam pakta integritas itu,” ungkpanya.

Agus juga menegaskan kepada pegawai dan staf agar meningkatkan disiplin pada saat jam kerja, karena KPU di tingkat kabupaten juga diawasi KPU Provinsi.

“Jangan ada yang izin leleyan lewat pesan whatsapp. Semua sudah diatur jadi izin harus tertulis. Kita juga sudah diawasi dari provinsi.” ujarnya.

Dirinya berharap, seluruh pegawai dan staf menjaga nama baik di pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang.

“Kita semua di luar sana institut KPU melakat pada kita. Tolong kita sama-sama tanggung jawab nama baik kita di momentum Pikada nanti,” terangnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut