Sekda Halut Janji Tindak Oknum Staf Disnakertras Terlibat Pungli

  • Bagikan
Sekda Halmahera Utara, Fredy Tjandua (Foto: Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Terkait keluhan sejumla masyarakat atas pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum staf Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Utara (Halut) saat pembuatan Kartu Tanda Pencari Keja (kartu kuning).  Sekda Halut Fredy Tjandua merespon dengan cepat menelusuri kejadian tersebut dan berjanji bakal menindak oknum staf Disnakertrans yang tebukti terlibat melakukan Pungli.

“Saya sudah perintahkan untuk dicek praktek Pungli, jika kedapatan akan ditindak,”  tutur Fredy kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Menurut Fredy, Pungli dalam pelayanan publik di birokrasi merupakan pelanggaran.  Tak hanya itu, pihaknya tetap menindak tegas jika kedapatan terbukti melakukan Pungli, baik itu disengaja atau tidak.

“Tindakan ini, masuk dalam pelanggaran kode etik ASN, bahkan perbuatan Pungli bisa kena sanksi berat, intinya kami tetap tindak,” tegas Fredy.

Dalam rangka membasmi praktek Pungli dan pelayanan buruk di lingkup Pemkab Halut, Pemkab akan membuat Peraturan Bupati tentang kode etik dan disiplin ASN maupun honorer. Peraturan Bupati yang bakal dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang Kepegawaian.

“Untuk menertibkan praktek pelayanan buruk dan Pungli, kami akan buat Peraturan Bupati tentang kode etik dan disiplin ASN, sebagai turunan Undang-Undang Kepegawaian,” Jelas Fredy.

Sementara ditempat terpisah, Tim Saber Pungli Polres Halut melalui Kasat Reskrim AKP Rusli Mangoda mengaku informasi Pungli yang dekeluhkan sejumlah warga tersebut merupakan kasus Pungli perdana di Halut. Ia meminta, kepada masyarakat agar bisa melaporkan ke Tim Saber Pungli Polres Halut.

“Kami belum menerima laporan atas kasus Pungli ini, untuk itu kami minta kepada warga yang merasa dirugikan segera melapor ke kami, untuk diproses hukum,” terangnya.

Senada korban pungli Header Ibrahim mengatakan, sejumla staf Disnakertrans saat ini telah melaporkan dirinya atas tuduhan pencemaran nama baik, lantaran keluhannya di media, pada Sabtu (12/10) kemarin. Namun saat dipanggil Senin (14/10), para oknum staf Disnakertras itu tidak hadir, sementara dirinya hadir dan siap membuktikan bahwa mereka melakukan pungli. Mirisnya kedapatan Pungli itu, sudah sejak dua bulan lalu dan itu tidak diketahui.

“Sudah salah tapi mengelak dengan melaporkan tuduhan pencemaran nama baik, kami minta pihak Polres segera mengusut Pungli yang ada di Disnakertras Halut, dan Bupati agar segera mencopot oknum staf Disnakertras tersebut,” pinta Header. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut