2 Tahun Kasus OTT Sejumlah Pejabat Mandeg, Kapolres Kepsul: Kita Kesulitan Lengkapi P19

  • Whatsapp
Kantor Polres Kepulauan Sula (Foto: Ilham/KabarMalut)

SANANA – Penangan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Kepulauan Sula (Kepsul) terhadap sejumlah pejabat Kepsul pada 2 tahun silam, hingga kini tak kunjung tuntas. Berkas kasus sujumlah pejabat itu, bolak balik dari penyidik ke jaksa bahkan penyidik kesulitan melengkapi P19 jaksa.

Kasus yang melibatkan sejumlah pejabat publik di Kepsul tersebut diantaranya, mantan Kepala Dinas PU Kepsul berinisial IK alias Ikram, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kepsul berinisial MI alias Maun, Kabid Laut dan Udara Dishub Kepsul berinisial YF alias Yusman, Kasubag Renkeu Dinas PU berinisial MA alias Ari, Bendahara Dishub Kepsul berinisial L, staf Sekretariat DPRD Kepsul berinisial YU alias Yeti, dan anggota DPRD Kepsul YK alias Yukir.

Muat Lebih

Kapolres Kepsul, AKBP Tri Yulianto menuturkan, penyidik saat ini masih terus berupaya untuk melengkapi dokumen sesuai dengan petunjuk jaksa saat pengembalian berkas perkara beberapa waktu lalu.

“Sekarang kita masih coba berupaya mencari apa yang menjadi petunjuk jaksa,” kata Tri Yulianto saat dikonfirmasi KabarMalut, Kamis (17/10/2019).

Ia menyampaikan, penyidik masih kesulitan untuk melengkapi materil dan formil sebagaimana P19 dari jaksa peneliti.

Disinggung apakah penangannya akan dihentikan, Tri justeru memberikan signal SP3 terhadap kasus yang diduga menyeret sejumlah pejabat dan mantan anggota DPRD Kepsul itu.

“Untuk saat ini sih belum,” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak Kejari Kepsul sudah mengembalikan berkas dengan petunjuk P19 berupa permintaan rekaman pembicaraan sejumlah tersangka. Namun yang dilampirkan penyidik Polres Kepsul hanya pesan singkat dalam handphone sejumlah saksi dan tersangka.

Sementara itu, OTT ini terungkap pada Sabtu 8 Juli 2017, atas dugaan pungutan liar. Penangkapan tersangka itu terkait dengan Laporan Hasil Penghitungan (LHP) 2016.

Hasil temuan itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus. Belakangan diketahui rapat Pansus tidak dilakukan di kantor namun di rumah oknum anggota DPRD. Pansus kemudian meminta mahar kepada dinas yang masuk dalam temuan.

Pasca penangkapan, para tersangka langsung ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan masing-masing tersangka yakni, IK nomor: SP HAN/37/VIi/2017/Reskrim, MI nomor: SP HAN/38/VII/ 2017/Reskrim, YF nomor: SP HAN/39/VII/2017/Reskrim, MA nomor: SP HAN/340/VII/ 2017/Reskrim, L nomor: SP HAN/41/VII/2017/Reskrim, dan tersangka YU nomor: SP HAN/42/VII/2017/Reskrim, tertanggal 14 Juli 2017 Polres Kepulauan Sula.

Tak berselang lama para tersangka dibebaskan. Sementara karena berkas perkara terhitung sudah 8 kali dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), pihak Kejati Malut akhirnya mengundang kedua belah pihak yakni jaksa dan penyidik untuk menggelar kasus tersebut di Kejati Malut, namun hasilnya tetap sama juga. (Ajo)

Pos terkait