Pemda Rencana Mekarkan Kecamatan Morotai Selatan

  • Whatsapp
Kabag Hukum Setda Pulau Morotai, Sulaiman Basri (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai berencana akan memekarkan kecamatan baru di wilayah Morotai Selatan. Rencananya Morotai Selatan bagi menjadi dua wilayah yakni Desa Gotalamo sebagai pusat ibu kota Kecamatan Daruba dan Desa Daeo sebagai pusat Kecamatan Morsel.

“Pemda akan mekarkan Morotai Selatan jadi 2 kecamatan, untuk Daruba ibukotanya Gotalamo, sedangkan Daeo sebagai pusat ibu kota Morotai Selatan dan saat ini lagi dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham,” kata Kabag Hukum Setda Pulau Morotai, Sulaiman Basri ketika dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

Muat Lebih

Menurutnya, wilayah Morotai Selatan memiliki 25 desa, jika dibagi berdasarkan aspek kewilayahan, maka Kecamatan Daruba akan membawahi 15 desa dan Kecamatan Morotai Selatan sendiri akan membawahi 10 desa.

“Berdasarkan syarat PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, syarat pemekaran kecamatan itu minimal 10 desa, makanya dari Desa Wawama masuk Kecamatan Daeo (Morotai Selatan), sementara15 desa masuk Gotalamo (Kecamatan Daruba),” terangnya.

Harmonisasi diberikan kewenangan ke Kemenkumham, hal ini dilakukan agar sebelum masuk ke pembahasan baik pemerintah dan DPRD. Maka, sudah terdapat gambaran soal Ranperda pemekaran kecamatan.

“Maunya bupati tahun ini, tapi melihat situasi mungkin 2020 baru pemekaran,  sementara belum diajukan ke DPRD, tahapannya masih harmonisasi Kemenkum Ham, sebelum masuk pembahasan maka diharmonisasikan  apakah layak tidak Ranperda itu, karena harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, sebelum ke DPRD harus ke masyarakat, masyarakat setuju tidak dengan adanya pemekaran,” terangnya.

Ia menambahkan, latar belakang pemekaran Morotai Selatan karena Pulau Morotai masuk dalam daerah perbatasan dan kabupaten terluar yang merupakan pusat Kawasan Strategis Nasional (KSN). Tujuannya memperpendek rentang kendali pemerintahan, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan jumlah penduduk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan kemudahan terhadap masyarakat,” pungkasnya. (Ajo)

Pos terkait