Tanggapi Pernyataan Bupati, Abdullah Nilai Bahrain Tak Paham Aturan dan Mekanisme

  • Whatsapp
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Abdullah Majid (Foto: Dahbudin/KabarMalut)

LABUHA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menanggapai pernyataan Bupati Bahrain Kasuba yang mengatakan anggota DPRD yang mendesak dirinya untuk mengesahkan ABPD 2020 dalam waktu dekat ini adalah anggota DPRD yang sudah masuk akhir jabatan atau masa purna bakti. Pernyataan ini sontak membuat beberapa anggota DPRD merasa geram.

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid mengatakan pernyataan bupati menandakan Bupati Bahrain tidak paham aturan dan mekanisme tentang pembahasan APBD.

Muat Lebih

“Saya menyayangkan sikap Bupati yang mengeluarkan statement DPRD yang mendesak agar segera membahas APBD 2020 adalah anggota DPRD yang sudah masuk akhir jabatan itu adalah statement yang tidak mendasar. Dan ini Bupati menunjukkan ke publik bahwa dia tidak paham tehadap aturan dan mekanisme pembahasan APBD,” kata Abdullah kepada KabarMalut, Jumat 18/18/2019.

Apalagi harapan Bahrain pembahasan APBD 2020 akan dilakukan anggota DPRD yang baru dilantik pada bulan November mendatang. Tentu anggota DPRD yang baru tidak sempat membahas APBD 2020 dengan sisa waktu yang ada.

“Ada dua alasan, pertama tidak cukup waktu untuk membahas karena batas akhir pengesahan APBD tahun 2020 tanggal 30 November, sementara pelantikan anggota DPRD yang baru adalah tanggal 29 November. Kedua DPRD yang baru belum memiliki pimpinan definitif. Dengan demikian, maka alat kelengkapannya juga belum terbentuk,”

Abdullah mengaku APBD tahun 2020 menjadi tanggung jawab anggota DPRD sekarang ini untuk membahas dan mengesahkan APBD. Desakan ini agar Bupati serius  untuk segera membahas APBD tahun anggaran 2020 adalah bentuk tanggungjawab DPRD dan komitmen DPRD walaupun masa jabatan hampir berakhir. (Ajo)

Pos terkait