Mantan Bendahara Bantah Bupati Haltim Terima Uang Titipan Rp 3,1 M

  • Whatsapp
Mantan Bendahara Penerimaan Bagian Umum dan Perlengkpan Setda Halmagera Timur tahun 2015, Muhammad Abdullah (Foto: Istimewa)

MABA – Mantan Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Halmahera Timur (Haltim), Hartono membantah adanya dugaan dana titipan senilai Rp 3,1 miliar lebih pada tahun 2014-2015 yang diterima Bupati Haltim Muhdin Ma’bud, seperti yang dilaporkan Gamalama Corruption Watch (GCW) ke Polda Maluku Utara.

Hartono mengatakan dana yang dilaporkan tersebut merupakan anggaran operasional Wakil Bupati yang diberikan melalui Bendahara Penerimaan.

Muat Lebih

“Jadi itu (uang titipan) tidak benar, karena yang ada hanya dana operasional Bupati dan Wakil Bupati, bukan dana titipan seperti yang dilaporkan itu,” ungkap Hartono kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/10/19).

Dikatakan Hartono, mekanisme pembayaran operasional sudah sesuai ketentuan yakni Bupati mendapatkan 60 persen dan Wakil Bupati 40 persen dari total anggaran operasional yang ada.

“Jadi per bulan wakil bupati dapatnya  Rp 186.000.000 dan Bupati Rp 279.000.000, tidak seperti angka-angka yang dilaporkan itu,” kata Hartono.

Anggaran operasional dimaksud tersebut meliputi dialog audiensi, makan minum, perjalanan luar dan dalam daerah, asuransi bupati dan wakil bupati yang bisa diambil 6 bulan ataupun 1 tahun.

“Makanya saya juga bingung dengan yang dilaporkan itu, kalau titipan itu tidak ada, yang ada operasional saja, dan anggaran itu berjalan sampai Agustus saja, karena bulan September 2015 sudah pjs Bupati yang dapat,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan mantan Bendahara Penerimaan Bagian Umum Setda Haltim, Muhammad Abdullah. Dirinya mengaku jika anggaran tersebut bukan dana titipan tetapi dana operasional yang angkanya tidak sampai diatas Rp 200.000.000.

“Yang ada dalam laporan itu ada yang lebih dari  Rp 200.000.000 sampai Rp 700.000.000, itu tidak ada. Setahu saya setiap kali diterima hanya Rp 100 juta lebih,” bantahnya.

Menurutnya dana operasional sudah jelas dalam laporan pertanggungjawaban Bagian Umum sehingga bisa dikroscek.

“Saya bicara banyak juga kan akan kembali ke laporan,” tambah Muhammad. (Ajo)

Pos terkait