Soal Enam Desa Halut-Halbar, Polisi Serahkan ke Pemerintah

  • Whatsapp
Kapolres Halmahera Utara, AKBP Yuyun Arief Kus Hendriatmo (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Sengketa tapal batas enam desa antara Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), hingga saat ini belum ada titik terang. Polisi menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut ke pemerintah.

“Wilayah enam desa tersebut sudah bagiannya yang terkait dengan pemerintahan, serahkan saja ke pemerintah daerah,” kata Kapolres Halut, AKBP Yuyun Arief Kus Hendriatmo saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2019).

Muat Lebih

Yuyun menegaskan, Polisi tugasnya hanya menjaga setiasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah tersebut. Jika terjadi tindak pidana, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangankan di wilayah senam desa, di manapun bakal berurusan dengan pihak Polisi,” tegasnya.

Namun sejauh ini situasi Kamtibmas di enam desa tetap kondusif dan tidak ada hal-hal yang mengarah pada kondisi memecah belah kerukunan warga di enam desa tersebut.

Sementara itu, Kapolres Halbar AKBP Aditya Laksimada menambahkan sepanjang dirinya monitor sampai sekarang belum ada konflik di enam desa. Tetapi Polisi tetap melakukan pemantau karena di wilayah enam desa itu dikategorikan daerah rawan.

“Terkait Pilkada 2020 mendatang, saya sudah koordinasi dengan Bawaslu dan KPU Halbar yang intinya kita sama-sama memantau,” akunya.

Jika ada pelanggaran hukum, Polisi melakukan penyelidikan maupun penyidikan, apalagi jika sudah masuk tahapan, tentunya ada Panwas dan Gakumdu. Mekanisme terpadu juga bisa berjalan jika ada tindak pidana yang nantinya ditangani Satuan Reskrim.

“Masyarakat diharapkan saling mengetahui hak dan kewajiban, jadi di wilayah enam desa sementara masih aman dan kondusif,” pungkasnya. (Ajo)

Pos terkait