Bawaslu Haltim Sosialisasi UU Pilkada

  • Bagikan
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan pose bersama dengan para Komisioner Bawaslu Halmahera Timur dan peserta Sosialisasi (Foto: Istimewa)

MABA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Selasa (5/11/19) menggelar Sosialisasi Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bertempat di Kartika Buli Resort.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut), Aslan Hasan mengatakan memasuki tahapan Pilkada Haltim 2020 mendatang, Bawaslu berkewajiban mensosialisasikan tugas dan kewenangan Bawaslu yang termuat dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kami Bawaslu bertanggung jawab mengawasi setiap tahapan yang dijalankan KPU maupun partai politik,” kata Aslan.

Bawaslu juga mempunyai tanggung jawab memperkenalkan kepada publik atas batasan-batasan mana saja yang dilarang pada saat kontestasi Pilkada 2020 nanti.

“KPU juga bekerja untuk menyelenggarakan teknis, sementara Bawaslu wajib lakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan penindakan,” jelasnya.

Lanjut Aslan, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah dimulai dengan ditandai keluarnya Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal.

“Karena itu, belum lama ini kita sudah lakukan pengawasan terhadap KPU se-Provinsi Maluku Utara yang melakukan pleno syarat dukungan calon perseorangan,” ujar Aslan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Haltim, Kartini Abdullah menambahkan saat ini lagi maraknya wewenang Bawaslu yang dipolemikkan di media sosial (Medsos) facebook. Karena itu, dalam momentum sosialisasi didalamnya terdapat politisi, OKP, Pers dan lainnya menjadi penting untuk menyatukan gagasan terkait tugas dan wewenang Bawaslu. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut