Malas Berkantor, 7 ASN Pulau Morotai Dipecat

  • Whatsapp
Kepala BKD Pulau Morotai, Alfatah Sibua (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Ini peringatan buat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Karena tidak berkantor lebih dari 46 hari, 7 oknum ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, harus mendapat sanksi berat berupa pemecatan dengan hormat tidak atas atas permintaan sendiri, dari statusnya sebagai ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai, Alfatah Sibua mengaku sebelumnya sebanyak 14 orang  oknum ASN menjalani Sidang Kode Etik di ruang sidang Sekretariat Daerah (Setda). Hasilnya diputuskan 7 ASN dijatuhi sanksi berat berupa pemecatan dan 7 ASN lainnya mendapat sanksi sedang beruapa penurunan pangkat dan penundaan gaji serta sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Muat Lebih

“Dari 14 orang itu, 7 orang yang dipecat itu pemberhentiannya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan 7 orang lainnya itu hanya penurunan pangkat setingkat lebih rendah, ada yang selama tiga tahun 1 orang, ada yang satu tahun 3 orang, penundaan gaji berkala selama satu tahun 1 orang, dan 2 orang sanksi ringan dan hanya mendapat teguran tertulis,” ungkap Alfatah Sibua saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2019).

7 oknum ASN yang dipecat tersebut, 2 diantaranya adalah guru, sedangkan 5 orang lainya bertugas di SKPD dan kantor Camat. Hanya saja identitas ke 14 ASN tersebut belum bisa dipublis karena proses masih berjalan.

“Sanksi pemecatan untuk 7 PNS ini belum final. Mereka masih diberikan kesempatan 12 hari kedepan untuk mengajukan keberatan. Tetapi, dalam pengajuan keberatan tersebut harus disertai dengan bukti yang kuat dan kalaupun dia tidak memiliki bukti, maka nasibnya tergantung Keputusan Bupati,” tutur Alfatah.

Pelanggaran yang dilakukan ke 14 ASN ini, lanjut Alfatah, adalah malas berkantor, dimana sesuai ketentuan 46 hari tidak berkantor harus dikenakan sanksi. ASN yang hanya dijatuhi sanksi penurunan pangkat, mereka (ASN) bisa membuktikan alasan tidak berkantor sehingga bisa diterima dan dikenakan sanksi sedang.

“Mereka ini rata-rata diatas 46 hari tidak berkantor selama tahun 2019, tapi hitungannya akumulasi dalam satu tahun. Jadi dalam tahun ini mulai Januari sampai sekarang dia tidak berkantor selama 46 hari maka dikenakan sanksi, atas dasar ini sehingga mereka dipecat,” terangnya.

“Pemberhentian mereka dinyatakan resmi bila mana SK Bupati sudah diterbitkan. Kalau mereka mau minta keringan hukuman itu semua tergantung pak Bupati,” tambah Alfatah.

Tidak hanya 14 ASN tersebut, BKD Pulau Morotai juga menjadwalkan bakal kembali menggelar Sidang Kode Etik bagi ASN lain yang pelanggarannya sama, dan jumlahnya diperkirakan lebih banyak dari sidang pertama.

“Masih ada tahap ke dua dan seterusnya, tapi untuk tahap berikut jumlahnya saya belum tahu berapa yang nanti disidang, karena kita masih harus lengkapi dulu berkasnya. Yang jelasnya dari 50 orang yang rencana disidang itu tidak semuanya, yang kita sidang hanya pelanggaran berat dan sedang, untuk pelanggaran ringan kita hanya buat surat teguran saja tidak lagi disidang,” pungkasnya.

Alfatah sendiri berharap seluruh ASN Pulau Morotai menjadikan masalah ini sebagai bahan pelajaran, sehingga kedesiplinan bisa lebih ditingkatkan lagi dan tidak malas berkantor. (*)

Pos terkait