Perda Bertabrakan, Target PAD Galian C Halbar Tak Miliki Legitimasi Hukum

  • Whatsapp
Anggota Komisi II DPRD Halmahera Barat, Riswan Hi Kadam (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dinilai tidak harmonis lagi. Hal ini menyusul tabrakan prodak hukum antara Perda Pemda Halbar dan Pemprov yang bertolak belakang, hingga mengakibatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) galian C yang tercantum dalam postur APBD-P Halbar tidak memiliki kejelasan legitimasi hukum.

Anggota Komisi II DPRD Halbar, Riswan Hi Kadam mengaku Pemda Halbar memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari galian C sebesar Rp 20 miliar, namun disisi lain galian C diatur dalam Perda Provinsi Malut, seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang pengambilahlian pertambangan, galian C pun turut serta melekat di provinsi.

Muat Lebih

“Problem yang kami pertanyakan kalau provinsi merujuk pada Perda Pemprov, kenapa kemudian oleh Biro Hukum Pemprov saat mengevaluasi berkas RAPBD Perubahan Pemda Halbar, mereka tidak dapat mendelete (hapus) postur pendapatan yang bersumber dari galian C,” ucap Riswan kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/11/2019).

Politisi PKB ini mengatakan, masa berakhir atau pemberlakuan Perda tentang pungutan galian C itu, lebih dahulu diterbitkan oleh Pemda Halbar, kemudian oleh Pemprov Malut. Dengan ketidak sinkronisasi antara Perda Provinsi Malut dengan Perda Halbar, maka Pemprov seharusnya mengambil langkah yang tepat agar masaalah tabrakan Perda tidak berimbas pada pendapatan yang tercantun didalam postur APBD-P Halbar.

“Saya merasa aneh dengan Pemerintah Provinsi, ada legitimasi Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku Utara  Abdul Ghani Kasuba, yang menyetujui postur pendapatan yang bersumber dari galian C oleh Pemda Halmahera Barat,” kesal Riswan.

Jika berlakunya Perda galian C yang ditawarkan Pemprov Malut, maka gugurlah Perda Kabupaten Halbar, namun aneh oleh Pemkab Halbar mengalokasikan postur pendapatan yang bersumber dari galian C yang melekat di Dinas Nakertrans tidak dikoreksi sama sekali oleh Gubernur Malut.

“Kalau saya memandang bahwa ini tidak ada harmonisasi, Pemprov tidak konsisten, artinya kalau Pemprov menjadikan rujukan Peraturan Daerah mereka, bahwa pungutan galian C berada di Pemprov, maka mereka harus mengevaluasi dokumen RAPBD Perubahan, dengan mendelete. Hai Pemda Halbar jangan kalian masukkan karena kita ada Perda galian C ini pungutannya ke Pemprov, tapi inikan tidak ada,” ucap Riswan sambil memberi contoh.

Terpisah Kepala Dinas Nakertrans dan ESDM Halbar, Justinus Rehailwarin mengaku telah berupaya mengurus target PAD yang diberikan kepada dinasnya, meski demikian tugas ini bertolak belakang dengan prodak hukum antara dua pemerintah daerah.

“Kami tidak bisa memaksakan, kami jadi serba salah, mau mengambil langkah seperti apa atas target PAD ini, karena sudah ada Perdanya dalam prodak Perda provinsi bahwa galian C masuk ke provinsi,” singkatnya. (*)

Pos terkait