Temukan Indikasi Korupsi, Penyelidikan Pajak Kendaraan di Samsat Hatim Dilimpahkan ke Pidsus

  • Whatsapp
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Apris Risman Ligua (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tahun anggaran 2017, akhirnya dilimpahkan dari Bidang Intelijen Kejati ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua  mengatakan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pada UPTB Samsat Haltim itu telah diserahkan ke Bidang Pidana khusus.

Muat Lebih

“Kami sudah dapat petunjuk dari bapak Kajati untuk segera limpahkan ke Bidang Pidsus. Besok kami limpah ke Pidsus,” kata Apris kepada KabarMalut, Rabu (6/11/2019).

Apris menambahkan, selama penyelidikan di Bidang Intelijen telah, ditemukan dugaan terjadinya korupsi atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan unsur kerugian negara.

“Nilai kerugian secara valid itu nanti dihitung oleh Pidsus,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam audit BPK disebutkan, hasil pemeriksaan menemukan adanya selisih antara data pembayaran PKB dan BBN-KB yang telah dilakukan oleh pihak dealer dengan data setoran ke kas daerah sebanyak 166 kendaraan senilai Rp 755.906.150.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 kendaraan senilai Rp 651.571.250 merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah. Sisanya sebanyak 21 kendaraan senilai Rp 104.334.900  merupakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang terdaftar pada UPTB Samsat namun tidak melakukan penyetoran PKB dan BBN-KB.

Dalam audit itu juga disebutkan, hasil permintaan keterangan kepada Kepala UPTB Samsat Haltim periode Agustus 2017 sampai dengan saat pemeriksaan, mengakui penerimaan tersebut digunakan langsung selama masa jabatannya. (*)

Pos terkait