Usulan DAK Tiga Desa Wisata Terkendala Lahan

  • Whatsapp
Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Barat, Fenni Kiat (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO –  Mencuat tiga kawasan wisata di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yakni Pantai Lapasi, Pantai Pejuang dan Pantai Air Panas, sampai sekarang masih terkendala lahan, sehingga tidak dapat untuk masuk dalam pengusulan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pariwisata (Dispar) Halbar tahun 2020.

Ketiga lokasi wisata di Halbar senasib dengan lokasi wisata kurang lebih di 20 kabupaten/kota, satu diantaranya Papua, karena masalah lahan usulan DAK dibatalkan.

Muat Lebih

” Yang masih terkendala lahan itu Pantai Lapasi Desa Lakoakediri Kecamatan Sahu, Pantai Pejuang dan dua desa di Kecamatan Jailolo, Desa Tuada dan Pantai Air Panas,” kata Kepala Dispar Halbar, Fenni Kiat, Kamis (7/11/2019).

Fenni mengatakan lokasi wisata itu terkenadala status lahanya, sebab dalam pengusulan di Pemerintah Pusat (Pempus) status lahan harus miliki kabupaten. Sementara ketiga lahan itu masih berstatus milik desa, solusinya harus dihibakan pada kabupaten sesuai aturan, setelahnya nanti kembali ke desa juga yang kelola.

“Status adimistrasi yang sudah jelas itu areal reklamasi FTJ, wisata Desa Bunanehena, dan wisata Desa Gamtala kemudian wisata di Loloda,” ungkap Fenni.

Masalah status adimistrasi lahan wisata di akui Fenni bahwa  menjadi tanggungjawab Bagian Pemerintahan, karena DAK harus jelas status lokasinya.

Selain itu, lanjut Fenni menuturkan, menjadi progres tahun 2020 yang status lahan tidak masalah. Termasuk Gamtala, Bubanehena, Loloda dan areal FTJ.

“Olehnya itu anggaran diusulakan sebesar Rp 20 miliar dan realisasi mungkin di sekitar Rp 8 miliar lebih, namun untuk menunya (program apa saja) itu belum diketahui,”akunya.

“Realisai tahun 2019 ini dari 8 paket proyek terdapat 5 proyek susah mencapai 100 persen dan 3 lagi masih 80 persen. Sebelum masuk 2020 dapat dipastikan salesai pekerjaannya dengan total anggaran ke 8 proyek senilai Rp 5,3 miliar,” sambungnya.

Ia menambahkan, untuk Provinsi Maluku Utara, Halbar menjadi pro-model terbaik sejak tahun 2018, maka dari Kementrian sudah tidak lagi dimonitoring Halbar. (*)

Pos terkait