BPKAD Haltim Nilai Rencana Penghapusan Aset Baik Untuk Daerah

  • Whatsapp
Kabis Aset BPKAD Halmahera Timur, Dwi Cahyo (Foto: Hasrul/KabarMalut)

MABA – Penghapusan Aset Mobil Dinas yang direncanakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mulai 2020 mendatang dinilai baik bagi bagi daerah. Karena akan berdampak pada keuangan daerah sendiri.

Kepala Bidang Aset Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim, Dwi Cahyo mengatakan rencana penghapusan mobil dinas tentunya sangat baik bagi Pemda Haltim, dimana jika dilakukan maka secara otomatis akan berdampak pada efesiensi anggaran daerah.

“Karena jika itu (penghapusan aset) dilakukan akan banyak hal yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah biaya pemeliharaan, BBM, suku cadang, service dan lain lain. Maka secara otomatis kita akan lebih efisien,” ungkap Dwi kepada wartawan, Senin (11/11/2019).

Pemutihan aset juga akan berdampak pada neraca kekayaan daerah yang lebih realistis, dimana sebagian barang yang tidak lagi dimanfaatkan selama ini yang masih tercatat sebagai neraca kekayaan daerah, bisa dihapus sehingga neraca kekayaan lebih realistis.

“Ketika itu dihapus atau clearning maka neraca kita itu realistis, karena  neraca kekayaan daerah kita itu mencerminkan apa yang ada di daerah. Jadi kekayaan yang kita catat sebesar Rp 2 triliun itu ril, artinya barang milik daerah yang dimanfaatkan,” terangnya.

Dwi juga menambahkan, selain mobil dinas, penghapusan aset juga dilakukan untuk kendaraan roda dua yang ada di setiap SKPD, sehingga pihaknya akan ekstra untuk melakukan inventaris barang yang masih digunakan maupun sudah tidak lagi dimanfaatkan.

“Kita juga akan tetapkan untuk dinas-dinas yang harus punya mobil operasional itu tidak diputihkan karena berkaitan dengan intensitas operasional SKPD, tetapi untuk mobil dinas yang berkaitan dengan jabatan itu yang kita putihkan, begitu juga roda dua. Untuk mobil dinas itu diatas 50 untuk mines operasional,” katanya.

Meski begitu, untuk rencana ke arah itu, pihaknya  masih menunggu petunjuk resmi dari Bupati Muhdin Ma’bud terkait dengan rencana pemutihan tersebut.

“Untuk petunjuk teknis belum disampaikan oleh pak bupati, tetapi rencana ke arah itu sudah disampaikan pak bupati saat monitoring KPK, muda-mudahan bisa dilakukan kedepan. Dan kalaupu sudah ada petunjuk, maka kita akan lakukan proses itu secara bertahap 2020 nanti. Tentunya dengan mengacu pada ketentuan perundag undangan yang ada terkait mekanisme pelelangan,” pungkasnya. (*)

Pos terkait