Penanganan Bencana Selalu Lambat, Bahmit Minta Dana Darurat Melekat di SKPD Teknis

  • Bagikan
Sekertaris Komisi II DPRD Halmahera Timur, Bahmit Djafar (Foto: Hasrul/KabarMalut)

MABA – Lambatnya penanganan bencana daerah yang selalu terjadi setiap kejadian bencana oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait, mendapat sorotan dari DPRD Halmahera Timur (Haltim).

Sekertaris Komisi II DPRD Haltim, Bahmit Djafar menuturkan kejadian bencana yang kurang mendapatkan respon secara baik dan cepat oleh pemerintah daerah disebabkan karena mekanisme pencairan keuangan yang  tidak melekat di instansi terkait, sehingga berdampak pada proses penanganan korban maupun daerah terdampak bencana yang sangat lambat.

“Dana tanggapan darurat ini ditaruh di BPKAD, sedangkan untuk pencairan itu lambat dilakukan. Padahal masyarakat sudah sangat membutuhkan kehadiran pemerintah di saat ada bencana, tetapi karena dana itu tidak di SKPD terkait, dalam hal ini BPBD, maka proses penanganan sering terlambat, ini tentunya sangat tidak tepat,” ungkap Bahmit kepada wartawan, Senin (11/11/2019).

Untuk itu di tahun 2020 melalui APBD yang saat ini dalam tahap finalisasi KUAPPAS, dirinya meminta kepada pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Haltim, agar anggaran emergensi bisa dikelola langsung oleh dinas terkait agar setiap penangan bencana cepat dilakukan.

“Kita punya banyak pengalaman penanganan bencana yang sangat buruk, karena disaat kejadian bencana yang seharusnya direspon cepat, justeru sangat lambat. Bahkan mekanisme pencairan anggaran yang berbelit-belit sehingga seharusnya pemerintah bisa cepat hadir, justeru lambat karena sistem pengelolaan keuangan kita seperti saat ini,” terangnya.

Anggota DPRD asal Maba Utara itu juga meminta kepada pemerintah daerah agar secepatnya mengambil langkah atas sejumlah masalah korban bencana yang sampai ini belum tertangani secara baik, salah satunya adalah korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Wasile yang hingga kini tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah.

“Kejadian ini sudah tahun lalu, tetapi sampai sekarang tidak ada sentuhan pemerintah, kita minta hal-hal seperti ini agar bisa diselesaikan, karena menjadi tanggungjawab pemerintah, belum lagi korban bencana banjir di Buli dan trans Patlean, ” pungkasnya.

Sementara itu, dirinya mengaku untuk memperkuat hal ini, dirinya melalui fraksi akan memperkuat usulan pengalihan dana tanggap darurat di DPRD nanti saat pembahasan KUAPPAS.

“Kita akan serius masalah ini di DPRD nanti,” tegasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut