Kinerja Dikbud dan RSUD Dikeluhkan, Komisi II DPRD Halbar Gelar RDP

  • Whatsapp
Suasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Halmahera Barat (Halbar) bersama Dikbud dan RSUD Jailolo di Ruang Rapat Banggar (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Terkait keluhan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Halmahera Barat (Halbar) dan RSUD Jailolo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Banggar, Rabu (13/11/2019).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Halbar,  James Uang mengaku RDP perdana dengan Dikbud dan RSUD sesuai tupoksi Komisi II yang membidangi tentang Keuangan. Dalam RDP itu, mempertanyakan Dikbud tentang tunjungan tambahan penghasilan (Tamsil) guru non sertifikasi yang sudah 14 bulan belum  tersalurkan, soal tunjungan daerah terpencil guru dan untuk RSUD Jailolo terkait pelayanan kesehatan di RSUD yang sering menjadi keluhan masyarakat, baik itu pelayanan BPJS, pelayanan di apotek RSU, soal makan minum pasien, kemudian hak-hak para dokter dan tenaga medis lain yang sering terlambat.

“Dalam RDP kami meneriman penjelasan dari  Dinas Pendidikan terkait keterlambatan Tamsil, karena ada perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendikbud bahwa penerima Tamsil hanya diperuntukan bagi guru yang berlatarbelakang pendidikan S1, dengan demikian maka non S1 tidak lagi berhak menerima karena itu pihak Dinas Pendidikan untuk calon penerima berikutnya sedang dilakukan falidasi data-datanya sesuai kebijakan Kemendikbud yang melekat pada Permindikbud nomor 10 tahun 2018,” kata James.

Karena permasalahan ini terkait kebijakan Kemendikbud, maka Komisi II meminta Dikbud menjelaskan kepada guru-guru yang sebelumnya sebagai penerima tamsil, sehingga ada kejelasan bagi mereka. Untuk guru penerima Dacil juga diatur dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2018, bahwa guru yang menerima tunjungan tersebut harus  sekolahnya berada di desa yang kategori sangat tertinggal, sesuai penetapan SK Kemendes, sehingga pengusulan guru colan penerima Dacil diusulkan oleh Dinas dengan mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

“Dalam RDP, Kepala Dinas Pendidikan juga sempat menginformasikan ke kami, terkait realisasi anggaran DAK SD-SMP tahun 2019 yang terrealisasi sudah mencapai 70 persen. Karena pencairan dana sesuai progres pekerjaan di lapangan. Terkait pembangunan fisik ini tentunya menjadi domain Komisi III,” tuturnya.

Sementara hasil RDP dengan RSUD Jailolo, James menambahkan meski banyak kendala, pihak RSUD tetap memiliki semangat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan buat masyarakat dalam konteks ini Komisi II DPRD sebagai refresentasi masyarakat Halbar menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi,

“Permasalahan ini kami Komisi II akan menindaklanjutinya melalui pembahasan anggaran tahun anggaran 2020, karena ini berkaitan dengan kebutuhan yang harus diakomodir di tahun akan datang. Misalnya dukungan opersional RSUD melalui APBD tahun 2020 dan kebutuhan lain yang bersifat urgen dan prioritas. Sedangkan tunggakan hak-hak dokter dan tenaga Medis untuk bulan Oktober, November kami segera akan mengundang Sekda dan Kadis Keuangan dan mendesak agar segera diselesaikan,” terang politisi demokrat ini. (*)

Pos terkait