Benny Laos Soroti Tol Laut pada Rakornas Indonesia Maju

  • Whatsapp
Bupati Pulau Morotai, Benny Laos pada acara Rakornas Indonesia Maju (Foto: Istimewa)

DARUBA -Bupati Pulau Morotai, Benny Laos menyampaikan terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Pulau Morotai dalam membahas kebijakan Transformasi Ekonomi.

“Transformasi ekonomi dilandasi oleh sejumlah persoalan di dalam maupun luar negeri, diantaranya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Disamping itu, juga ada penyeb lain yaitu penurunan harga komoditas dengan volume perdagangan dunia, serta longgarnya kebijakan moneter yang diambil oleh sejumlah negara,” ungkap Benny dalam Diskusi Panel V Transformasi Ekonomi pada Rakornas Indonesia Maju, antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Rabu (13/ 11).

Muat Lebih

Menurut Benny, kondisi saat negara tengah menghadapi sejumlah tantangan yang butuh penyelesaian cepat, diantaranya, pertama peringkat infrastruktur yang masih berada pada level menengah, yakni peringkat 54 dari 160 negara di dunia, kedua biaya logistik dirasa kurang kompetitif, ketiga ketimpangan dalam penguasaan lahan dan tanah, serta tantangan dalam pasar tenaga kerja serta kesempatan usaha.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos juga menyoroti permasalahn logistik di Morotai. Kebijakan Pemerintah Pusat yang membuka trayek Tol Laut untuk menekan biaya logistik dari dan ke pusat ekonomi dan wilayah industri dirasa belum mumpuni.

“Permainan di dalam PT Pelni (Persero), perusahaan plat merah yang diberi mandat menjadi operator tol laut itu, dinilai belum maksimal dalam mengimplementasikan program pemerintah, dalam hal menyuplai logistik ke tempat tujuan,” tegas Benny dalam acara yang dihadiri Menteri Perdagangan,  Menteri Perindustrian, Menteri Koerasi dan UKM, serta Menteri BUMN.

Hal inilah, lanjut Benny, sehingga terjadi keterlambatan dan kenaikan harga yang cukup signifikan, walaupun tujuan Tol Laut untuk penurunan harga. Untuk mensukseskan kebijakan transformasi ekonomi nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten  Pulau Morotai bersikap pro aktif.

“Hambatan-hambatan soal daya saing logistik kepada pemangku kepentingan agar menjadi perhatian, sekaligus untuk memudahkan pemerintah dalam memecahkan persoalan di daerah. Tanpa kejujuran dari pemerintah daerah untuk menunjukkan kelemahan sebuah kebijakan, maka usaha pemerintah untuk kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia,” tutupnya. (*)

Pos terkait