Kades dan Bendahara Diduga Mark Up Anggaran Kegiatan, Kantor Desa Togola Sanger Dipalang Warga

  • Bagikan
Warga memalang Kantor Desa Togola Sanger (Foto: Istimewa)

JAILOLO – Kantor Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, dipalang warga, akibat dugaan terjadinya mark up anggaran sejumlah kegiatan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) dan Bendahara Desa. .

Kordinator Aksi, Didrex Megawe mengatakan pemalangan dilakukan sebagai protes atas pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 hingga 2019 yang dinilai tidak transparan serta terjadi mark up yang luar biasa, yang dilakukan Kades Alfrices Ramses Kalense dan Bendahara. Seperti halnya dana penyeretan modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp 50 juta yang dicairkan Pemerintah Desa Togola Sanger tanpa adanya pengurus BUMDes hingga kini.

Selain itu, pengadaan pakaian adat di tahun 2018- 2019 sampai saat ini tidak diadakan, belum lagi pembuatan MCK pada tahun 2018 tidak sesuai dengan RAP karena kuseng pintu dibuat dari kayu yang hancur dan bukan dari fiber. Begitu juga honor pelatih dan asisten pelatih sepak bola yang hanya direalisasikan sebesar Rp 2,5 juta dari total anggaran Rp 10 juta.

“Aitem -aitem kegiatan setelah kita pelajari itu ada banyak dananya di mark-up, baik itu berupa material maupun upah tukang, sehingga masyarakat melihat ini bahwa ini perlu disuarakan karena kinerja seperti ini berjalan sejak tahun 2016. Contohnya, jalan setapak anggarannya di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebesar Rp 119 juta  untuk upah tukang itu Rp 20 juta, sementara realisasi dalam pekerjaan itu upah tukang  hanya Rp 10 juta, pertanyaannya Rp 10 juta dikemanakan, dengan adanya itu sehingga masyarakat resah,” kata Didrex saat berorasi di depan Kantor Desa Togola Sanger, Selasa (19/11/2019).

Didrex juga mengaku pengangkatan bendahara yang dilakukan oleh Kades tidak sesuai mekanisme dan undang -undang yang berlaku, hanya melalui hak progratif Kades.

” Kami juga meminta agar Kades menghentikan Bendahara Desa karena tidak mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan Kaur serta telah melampaui batas umur sesuai aturan,” ungkapnya.

Aksi ini tidak hanya dilakukan di kantor desa dan direncanakan akan kembali dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara atau Polres Halbar, dengan harapan aparat penegak hukum bisa memproses dugaan dimaksud.

“Kami meminta Jaksa atau Polisisegera lidik kasus ini, karena hitung-hitung sudah banyak anggaran yang disalahgunakan oleh Kades dan Bendahara,” pintahnya.

Setelah berorasi kurang lebih selama tiga jam, massa kemudian memboikot dan memalang pintu kantor desa dengan menggunakan kayu.

Terpisah, Kades Togola Sanger, Alfrices Ramses Kalense dikonfirmasi mengaku terkait dengan aksi masyarakat, dirinya akan melakukan musyawarah desa pada Kamis agar semua ini terbuka.

“Saya pikir ini hak warga masyarakat ketika untuk menyampaikan aspirasi mereka sejauh mana dan itu saya siap untuk merespon hal itu,” tutur Alfruces.

Alfruces mendukung desakan masyarakat memproses secara hukum atas dugaan dimasud, karena dirinya sangat siap membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut.

“Hal yang terjadi ini saya respon jika dalam waktu singkat nanti saya akan melakukan pertemuan dengan warga,” harapnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut