Usut Korupsi Retribusi di Disperindag, Kejari Kembali Periksa Empat Saksi

  • Whatsapp
Kasi Intel Kejari Ternate, Zubaidi S Mansur (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terus mengusut dugaan korupsi anggaran retribusi lapak, kios dan Ruko di Dinas Perindustrian dan Perdagangan(Disperindag) Kota Ternate, tahun 2017 senilai Rp 649.440.000.

Kasi Intel Kejari Ternate, Zubaidi S Mansur mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut kini masih didalami penyidik dengan memeriksa sejumlah saksi. Para saksi yang diperiksa merupakan tugas penagihan retribusi yang bekerja di Disperindag.

Muat Lebih

“Tadi kami periksa empat orang saksi petugas penagihan harian, dari empat orang saksi menagih sesuai penugasan,” kata Zubaidi kepada kabarMalut, Senin (18/11/2019).

Empat petugas dimaksud yakni petugas penagihan di Pasar Higienis, petugas Pasar Kieraha, petugas Pasar Ikan dan petugas penagihan di Pasar Percontohan.

“Kami bakal melakukan pemeriksaan petugas penagihan semua, kemarin kami sudah periksa petugas penagihan bulanan sebanyak enam orang, sekarang yang diperiksa petugas harian,” akunya.

Menurut Zubaidi, hasil pemeriksaan para saksi selanjutnya akan dicocokan dengan data rekapan di bendahara retribusi. Selanjutnya, data bendahara dicocokan dengan data yang diserorkan ke Bank BPD, sehingga tidak hanya keterangan bendahara yang dipakai penyidik.

“Pemeriksaan petugas pasar penagih harian maupun bulanan itu tersebar di seluruh pasar, dan sejauh ini jaksa sudah periksa 14 orang saksi petugas harian maupun bulanan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Kejari Ternate melakukan pengusutan dugaan tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Ternate tahun 2017 nomor 18B/LHP/XIX.Ter/5/2018 tertanggal 22 Mei 2018 atas retribusi lapak, kios dan ruko diduga masuk sarang korupsi dikelola instansi terkait.

Temuan LHP BPK itu sekitar 554 wajib retribusi melakukan pembayaran tanpa Surat Ketetapan Ristribusi Daerah (SKRD) sehingga terungkap restribusi lapak tidak distorkan ke kas negara senilai Rp 649.440.000. (*)

Pos terkait