Kontraktor Pertanyakan Pungutan Pengurusan Proyek Bermodus Uang Administrasi di SKPD

  • Bagikan
Kantor Bupati Halmahera Timur (Foto: Dok/KabarMalut)

MABA –  Kontraktor Halmahera Timur (Haltim) mempertanyakan praktek pungutan yang dilakukan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengurusan administrasi proyek yang diistilahkan  uang administrasi. Pasalnya penerapan uang administrasi yang dipatok terbilang besar dan sangat membebani pihak kontraktor.

“Jadi mereka minta uang administrasi berupa pembuatan BAP, kontrak mini maupun kontrak besar, belum lagi kita fasilitasi jika pemeriksaan, uang untuk tenaga pengawas PPK dan direksi, jadi kita ingin pertanyakan apakah hal itu diatur atau diperdakan atau tidak,” ungkap TH salah satu kontraktor saat ditemui di kantor DPRD Haltim, Rabu (20/11/2019).

Dikatakan hal itu seperti yang terjadi di beberpa dinas, dirinya harus membayar anggaran BAP dan kontrak kepada pihak SKPD berjumlah puluhan juta rupiah, padahal untuk anggaran tersebut tidak tercantum dalam RAB proyek.

“Makanya kita ingin kejelasan apakah dana tersebut mengalir ke kas daerah untuk peningkatan PAD atau seperti apa? Kalau ke kas daerah kita tidak berkeberatan karena kita sebagai pihak ke tiga juga ikut berkonstribusi ke daerah, tetapi kalau ini tidak diatur baik dalam Perda atau Perbub kita patut pertanyakan uang administrasi yang mencapai puluhan juta  itu untuk siapa?,” terangnya.

Dikatakan, atas praktek pungutan semacam itu sangatlah meresahkan karena membebani para kontraktor bahkan dalam mendapatkan keuntungan proyek.

“Makanya wajar kalau ada proyek yang tidak berkualitas dan lain-lain, karena belum apa-apa sudah dipatok uang BAP, uang kontrak, dan administrasi lainnya. Dan praktek ini bukan saja terjadi di satu dinas saja, tetapi hampir di seluruh SKPD yang mengerjakan proyek . Bisa dibayangkan kalau semisalnya satu proyek uang kontraknya kita bayar sampai 20 juta atau lebih, bisa kita kalikan berapa ratus proyek yang ada setiap tahun. Dan ini sudah menjadi rahasia umum makanya kita minta DPRD sebagai lembaga pengawas bisa melihat masalah ini, memanggil dinas-dinas terkait untuk mempertanyakan masalah ini begitu juga kami dari kontraktor,” pinta dia.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Haltim Mursid Amalan mengatakan jika praktek tersebut sangat menyalahi aturan  karena pungutan apapun dalam penyusunan dokumen proyek tidak dibenarkan sama sekali.

“Memang kita juga sudah dengar hal itu, bahkan kita tanyakan ke bidang Pendapatan apakah anggaran itu bisa masuk dalam pendapatan daerah? tetapi tidak bisa, karena tidak dibenarkan secara aturan, bahkan untuk pembuatan BAP dan kontrak juga sudah ada honornya di SKPD, makanya tidak bisa ada pungutan apapun kalau praktek seperti itu berarti pungutan liar,” tegasnya.

Dirinya juga meminta kepada para kontraktor dan juga asosiasi pengusaha dan organisasi kontraktor  agar bisa memasukan surat secara langsung ke DPRD agar pihaknya bisa melakukan tindak lanjut dengan memanggil para pimpinan SKPD terkait, terutama Dinas pelaksanaan proyek seperti PU dan Perkim serta sejumlah SKPD lainnya.

“Karena kasihan saudara-saudara kita ini kalau dipunggut seperti itu bagaimana mereka bisa berkembang, bahkan karena keuntungan mereka sudah kecil terpaksa berdampak juga dikualitas pekerjaan karena yang pasti mereka ingin cari untung. Sehingga bangunan yang kita harapkan berkualitas justru sebaliknya,” pungkas Mursid, seraya meminta para kontraktor agar tidak takut melaporkan praktek semacam itu ke DPRD.

” Kalau sudah ada surat resmi kita langsung panggil SKPD terkait,” tegasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut