GAPENSI Haltim Minta Tim Saber Pungli Usut Pungutan Bermodus Administrasi

  • Bagikan
Sekretaris GAPENSI Halmahera Timur, Irwan Abubakar (Foto: Hasrul/KabarMalut)

MABA – Sekertaris Gabungan Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI)  Halmahera Timur (Haltim) Irwan Abubakar, meminta pihak penegak hukum dan juga Tim Sabar Pungli Polda Maluku Utara (Malut) agar mengusut tuntas praktek dugaan punggutan bermodus biaya administrasi proyek yang menjamur di Haltim. Hal itu disampaikan atas respon keresahan pihak kontraktor yang merasa terbebani dengan modus pungutan  biaya administrasi pembuatan Kontrak dan RAB yang dilakukan secara terselubung di SKPD pemilik proyek yang mencapai puluhan juta rupiah.

Irwan yang juga salah satu kontraktor lokal di Haltim itu juga mengakui jika praktek pungutan administrasi tersebut sudah lama terjadi, bahkan tumbuh subur di lingkup SKPD Pemkab haltim. Akibatnya proyek pekerjaan yang dilakukan oleh para kontraktor cenderung tidak berkualitas akibat praktek semacam itu.

“Makanya kita minta kepada penyidik Polres dan Tim Saber yang sudah dibentuk lembaga negara bertindak cepat. Jangan membiarkan benih-benih semacam ini tumbuh subur di Halmahera Timur. Kita berharap lembaga hukum bisa melakukan penyelidikan agar para okunum yang biasa bermain bisa dibersihkan,” ungkap Irwan kepada KabarMalut, Kamis (21/11/2019).

Selain itu, DPRD sebagai lembaga yang melakukan pengawasan juga harus ambil bagian dan memanggil pihak-pihak yang melakukan penyedian jasa konstruksi, karena merugikan pihak ketiga sebagai mitra.

“Karena praktek semacam itu juga tidak profesional dan tidak terbuka, juga sudah pasti berdampak pada pekerjaan proyek. Karena pengeluaran di luar dugaan itu juga banyak, makanya ditaktisi maka melemahnyan kualitas proyek,” jelasnya.

Irwan juga berjanji, dalam waktu dekat GAPENSI akan menyurati DPRD Haltim untuk memfasilitasi asosiasi dan juga pelaksanaan jasa, ULP dan dinas terkait untuk mendudukan persoalan ini agar tidak ada lagi praktek-praktek semacam ini.

“Kalau ini didiamkan terus maka kita akan melaporakan permaslah-permaslahan ini ke Polda Maluku Utara,” pungkasnya menutup seraya meminta para kontraktor agar bisa memberikan informasi secara transparan agar praktek semacam ini segera diakhiri di Haltim. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut