HPKM dan FPKT  Tolak SK Bupati Halut Tentang Tim PPM

  • Bagikan
Audensi HPKM dan FPKT dengan Pemda Halmahera Utara, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan di ruang meeting Setda Halmahera Utara (Foto: Istimewa)

TOBELO – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Kecamatan Malifut (HPKM) dan Forum Pemuda Kao Teluk (FPKT), secara tegas menolak penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 540/283/HU/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang Struktur Organisasi dan Personalia Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Ketua HPKM, Samsul Ngadja mengatakan dua forum ini menolak secara tagas SK Bupati tentang Tim PPM harus dicabut karena tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM nomor 41 2016, Keputusan Menteri ESDM nomor 1824 K/30/MEM /2018 dan keputusan menteri ESDM no 1453.K/29/MEM/2000.

“Kami meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Bupati Halut, dalam membuat kebijakan harus memiliki dasar pijakan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan polemik yang menyebabkan perpecahan di masyarakat lingkar tambang,” kata Samsul kepada KabarMalut, Kamis (21/11/2019).

Sementara itu, Ketua FPKT Almin Safi menambahkan, sesuai dengan hasil audiance dengan Pemda Halut, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, E J Papilaya di ruang meeting Setda, HPKM dan FPKT tetap menolak SK Bupati tersebut.

“Penerbitan SK Bupati nomor 540/283/HU/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 ini adalah penyalahguanaan kewenangan, dan sumber pembiayaan Tim PPM tidak jelas, karena sampai hari ini belum ada kejelasan fungsi dan tanggung jawab Tim PPM dalam SK Bupati,” singkatnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut