Proyek RSUD Yang Dikawal TP4D Kejati Malut Diduga Bermasalah

  • Whatsapp
Gedung rawat inap I, II dan III RSUD Chasan Boesoirie Ternate yang diduga bermasalah (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Proyek pembangunan gedung rawat itam I, II dan III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Ternate, diduga bermasalah. Proyek yang pengerjaannya dikawal oleh  Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Malut), setelah dilakukan serah terima oleh pihak ketiga ke pemerintah, hingga kini tidak dapat difungsikan.

Data yang dihimpun KabarMalut Selasa (26/11/2019), meski sejak awal pembangunan sudah mendapat pengawalan dari TP4D Kejati Malut, pekerjaanya proyek dengan nilai sebesar Rp 26,3 miliar lebih tahun 2018 ini memiliki sejumlah masalah. Hal ini diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Provinsi Malut dengan nomor: 22.A/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 27 Mei 2019.

Muat Lebih

BPK menyatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan, akan tetapi dilakukan pembayaran 100 persen kepada pihak ketiga sebagaimana pada SP2D nomor:6719/SP2D-LS/BPKPAD/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp 26,3 miliar lebih.

Pembayaran dilakukan melebihi prestasi pekerjaan juga terungkap dalam laporan BPK, dimana progres pekerjaan kala itu baru mencapai 84,12 persen tetapi pembayaran sudah 100 persen. Menurut keterangan PPK berdasarkan hasil wawancara BPK menjelaskan, bahwa dilakukan pembayaran untuk mengamankam Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak menjadi hutang di tahun 2019.

Selain itu juga, terdapat lima kali adendum agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tambahan waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 2 Maret 2019. Akan tetapi, sampai pada batas waktu tersebut proyek belum juga diselesaikan.

Bahkan ditemukan dua laporan kemajuan pekerjaan yang berbeda pada laporan minggu ke 39 dengan progres pekerjaan versi pertama 94,52 persen, sementara versi kedua 100 persen. Setelah dilakukan pengecekan pekerjaan belum selesai 100 persen, kemudian terdapat denda keterlambatan sebesar Rp 394 juta lebih yang belum dikenakan ke pihak ketiga untuk disetor ke kas daerah.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua saat dikonfirmasi terkait persoalan itu menolak mengomentari dengan alasan bakal berkoordinasi terlebih dahulu Tim TP4D.

“Kalau yang itu (pekerjaan RSUD), nanti saya tanyakan dulu ke tim TP4D,” singkatnya. (*)

Pos terkait