Terkendala Anggaran, M Syukur Lila Akui Patroli Kehutanan Dibatasi

  • Bagikan
Kepala Dinas Kehutanan Provinzrisi Maluku Utara, M Syukur Lila (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Terkait dengan kegiatan patroli di hutan lindung yang ada di 10 kabupaten/kota, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Malut), M Syukur Lila mengaku bahwa saat ini pihaknya terkendala dengan anggaran.

M Syukur menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 Dinas Kehutanan sudah tidak mendapatkan lagi kucuran anggaran dari pemerintah pusat, sehingga kegiatan-kegiatan Patroli sudah dibatasi. Lebih lanjut ia mengaku saat ini kegiatan Dinas Kehutanan lebih banyak dibiayai melalui APBD namun dengan keterbatasan.

“Selain terkendala anggaran, kami juga saat ini kekurangan anggota Polisi Hutan (Polhut), karena Polhut yang kami miliki ini hanya sekitar 5 orang yang harus menangani 10 kabupaten/kota,” ungkap M Syukur, saat diwawancarai Kamis (28/11).

Meski begitu, anggota Polhut setiap tahunnya melakukan Patroli di semua kabupaten, jika ada laporan dari masyarakat terkait dengan penebangan liar, maka pihaknya akan langsung perintahkan stafnya untuk turun ke lokasi.

Untuk penambahan anggota Polhut, M Syukur mengatakan penambahan anggota Polhut untuk ditempatkan di 10 kabupaten/kota di Malut, Dinas Kehutanan Provinsi tidak punya kewenangan terkait penambahan, karena perekrutan anggota Polhut itu adalah kewenangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

“Untuk di Pulau Morotai saat ini staf kami sekitar 10 orang dan ini tidak ada anggota Polhut, karena semua Polhut itu, ada di Provinsi. Namun, untuk Patroli sendiri tidak semua staf kami ke Morotai, karena Maluku Utara ini wilayahnya luas, sehingga penebang liar juga sering terjadi di daerah lain, tetapi untuk saat ini kami lagi konsen di Morotai,” tandasnya.

Sejauh ini, dirinya mengaku di Pulau Morotai  tidak pernah mengeluarkan izin kepada para penebang di hutan yang dilindungi. Tapi yang terjadi saat ini di Pulau Morotai para penebang melakukan penebangan kayu rata-rata di hutan hak mereka sendiri.

“Kami tidak perlu mengeluarkan izin, karena itu adalah hutan mereka. Jadi selama wilayah itu masuk di hutang lindung maka kami dan pemerintah pusat tetap melindungi, namun kalau sudah masuk di hutan hak milik masyarakat, maka kita tidak bisa intervensi. Mereka cukup memberikan keterangan dari Kepala Desa, kemudian surat dari Badan Pertanahan, dan setelah itu mereka langsung melakukan aktivitas penerbangan di lokasi hutan hak,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut