Diduga Menyalahgunakan Wewenang, Ketua Pokja ULP Malut Dipolisikan

  • Bagikan
Kuasa Hukum PT Dian Jaya, Fadli Tuanane (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Ketua Pokja II Unit Layanan Pelelangan (ULP) Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Tarate dilaporkan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit-Rekrimsus) Polda Malut, atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang paket barang dan jasa perluasan lahan untuk perusahan pisang di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

“Dalam proses lelang ini telah dimenakan klien saya, hanya saja dalam proses evaluasi oleh Pokja II memenangkan perusahan lain yakni PT Adis Mahera yang sebenarnya dalam kompoten belum memenuhi untuk mengikuti proses tender dan hanya bisa mendapatkan pekerjaan paket penunjukan saja. Sehingga dari itu kami laporkan ke Polda,” ungkap Kuasa Hukum PT Dian Jaya, Fadli Tuanane kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Fadli mengaku meski kliennya sudah melakukan sanggahan, tetapi dalam proses tender pertama dan kemudian dilakukan tender kedua kalinya atau tender ulang, tetap kliennya kalah. Padahal perusahan PT Adis Mahera baru berdiri pada tahun 2019.

“Sesuai regulasi pelelangan itu perusahan ini harus ikut pada tahun depan, karena tahun ini belum bisa memenuhi syarat dan belum cukup adanya pengalaman kerja. Sehingga itu kami sangat rasa dirugikan oleh ULP khusunya Pokja II,” ujarnya.

Dari sekian banyak sekenario, pihanya mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dilakukan pihak Pokja II sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 tentang Tipikor.

“Jadi bukan hanya Pokja II tetapi perusahan PT Adis Mahera juga ikut dilaporkan,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut