Temukan Kerugian Negara Cukup Besar, Inspektorat Pulau Taliabu Pastikan Kades Losseng Tak Lolos Jeratan Hukum

  • Bagikan
Kepala Inspektorat Pulau Taliabu, Jufri Saharudin (Foto: Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu, akhirnya mengantongi hasil audit atas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Losseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan tahun 2017-2019 tahap pertama. Kerugian dalam kasus ini diakui cukup besar nominalnya sehingga bisa dipastikan Kepala Desa (Kades) Losseng Harnono La Yai tak bisa lolos dari jeratan hukum.

Kepala Inspektorat Pulau Taliabu, Jufri Saharudin mengaku audit investigasi yang dilakukan pihaknya telah berakhir dan memiliki hasil. Selanjutnya akan disampaikan ke Bupati Aliong Mus untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

“Jadi tahapan audit sudah selesai dan hasilnya pun sudah ada, tinggal kami menunggu kedatangan bupati baru kita melaporkan hasilnya ke bupati, karena saat ini bupati masih di luar daerah,” ungkap Jufri saat dikonfirmasi  di ruang kerjanya, Rabu (4/12/2019).

Hasil audit atas kerugian negara pada dugaan penyalahgunaan anggaran ADD dan AD yang dilakukan Kades Harnono La Yai belum bisa disampaikan ke publik. Namun dipastinya terdapat temuan kerugian negara yang cukup besar nilainya.

“Terkait besar nilai kerugian saya belum bisa sampaikan yang pasti nilai kerugiannya cukup besar dari dan ada dua katagori temuan, temuan admistrasi dan temuan fisik,” katanya.

Jufri mengatakan setelah mengantongi hasil kerugian negara, maka bisa memastikan tidak ada celah untuk Kades Losseng lolos dari kasus yang ditangani pihak Kepolisian.

“Yang pasti dia tidak bisa lolos dalam kasus ini, karena nilai temuannya cukup besar, perlu saya sampaikan bahwa saya tidak main-main dan tidak ada ruang kompromi, tetap saja akan saya tindak lanjut,” tegasnya.

Untuk melanjutkan kasus ini  ke pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Kepulauan Sula (Kepsul) masih menunggu bupati.

“Setelah melaporkan hasil audit ke bupati baru kami menindak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh bupati, karena kami APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) ini dibentuk oleh bupati makanya kami harus berkoordinasi dengan bupati,” tuturnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut