Hari Anti Korupsi Sedunia, KNPI Malut Harap Penegak Hukum Tak Diamkan Dugaan Korupsi Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD  

  • Bagikan
Ketua Bidang Isu dan Kajian DPD KNPI Maluku Utara, Alhervan Barmawi (Foto: Istimewa)

TERNATE – Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia 2019, setidaknya menjadi spirit penegak hukum untuk serius mengusut dugaan praktik korupsi di Maluku Utara (Malut). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malut berharap penegak hukum yakni Polisi dan Jaksa, tidak mendiamkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah atau pimpinan SKPD.

Ketua Bidang Isu dan Kajian DPD KNPI Malut, Alhervan Barmawi mengaku sejumlah laporan dugaan korupsi yang sudah diterima Polisi dan Jaksa, sudah saatnya dituntaskan. Penegak hukum, khususnya kasus korupsi, tidak harus ada unsur tebang pilih dalam penanganan kasus.

“Misalkan, jangan karena yang diduga korupsi itu kepala daerah atau kepala dinas, lalu proses hukumnya tidak serius,” kata Alhevan kepada KabarMalut, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, dugaan korupsi yang sekalipun sudah dilakukan pengembalian kerugian negara, proses hukumnya jangan dihentikan. Jika dihentikan, maka sampai kapan pun tidak ada efek jera.

“KNPI juga beharap publik miliki kepedulian soal penanganan kasus korupsi. Tanpa pengawalan publik, kemungkinan penegak hukum akan tidak serius,” tegasnya.

Selain Polisi dan Jaksa, KNPI juga berharap KPK tidak mendiamkan lampiran Pansus DPRD Malut terkait dugaan masalah 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP). KNPI merekomendasikan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Malut untuk diusut hingga tuntas diantaranya.

“Kasus yang harus diusut tuntas yakni, 1 dugaan korupsi anggaran bibit jagung di Pemprov senilai Rp 160 miliar, 2 masalah di ULP Malut, 3 dugaan korupsi SPPD fiktif Bupati dan Wakil Bupati Halsel, 4 dugaan korupsi di DPRD Halsel, 5 dugaan korupsi BOS dan operasional di Dikbud Malut, 6 dugaan korupsi terkait pinjamam di Pemkab Halbar senilai Rp 100 miliar lebih dan 7 dugaan korupsi anggan pembebasan lahan di Pemkot dan Pemkab di Malut,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut