Bidang Hukum Polda Malut Menangkan 9 Kasus Praperadilan

  • Bagikan
Kepala Bidang Hukum Polda Maluku Utara, AKBP Yudi Rumantoro (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Bidang Hukum (Bidkum) Polda Maluku Utara (Malut), telah memenangkan 9 kasus praperadilan terhitung sejak Januari hingga Desember 2019. 9 kasus tersebut merupakn bantuan hukum yang diberikan Bidkum kepada Polda dan Polres jajajaran.

Kepala Bidang Hukum Polda Malut, AKBP Yudi Rumantoro mengatakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bidkum adalah memberikan bantuan dan sosialisasi hukum. Untuk bantuan hukum, dari Januari hingg desember 2019 sudah menghadapi 9 kasus yang dipraperadilankan.

“9 kasus yang dipraperadilan itu semuanya dimenangkan oleh Bidkum,” kata Yudi kepada KabarMalut, Selasa (10/12/2019).

Sementara sosialisasi hukum, kedepan Bidkum akan lebih intens lagi untuk memberikan pemahaman terkait dengan hukum yang saat ini terus berkembang, bahkan Bidkum menargetkan tidak ada lagi Polres maupun Polda dipraperadilankan atau tersangkut masalah hukum lain.

“Untuk praperadilan itu merupakan banyak faktor sehingga adanya kelalaian atau temuan dalam melalukan proses penyelidikan, seperti kelengkapan administrasi yang sudah disiapkan dan melekat pada berita acara, tapi masih dianggap kurangan. Sehingga penyidik dipraperadilankan oleh Penasehat Hukum sebagai bentuk mendapatkan keadilan hukum,” terangnya.

Namun setelah diuji di pengadilan, 9 kasus tersebut dinilai penyidik sudah profesional dalam menanganinya, sehingga kasus yang dipraperadilan itu layak untuk ditindaklanjut ke persidangan.

“Bantuan hukum yang diberikan tersebut 4 kasus ada di Polda, terutama di Dit-Reskrimsus dan Ditreskrimum, semantara 5 kasus lainya ada di Polres baik Polres Halut, Halbar dan Tidore dan Ternate serta Morotai,” jelasnya.

Kepada penyidik Yudi menekankan untuk penaganan kasus tetap bersandar pada SOP maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Karena itu menjadi benteng penyidik dalam menjalankan tugas.

“Kalau itu sudah menjadi pedoman maka kedepan tidak ada lagi temuan administrasi dalam penegakan hukum,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut