Kepemimpinan M Saifudin Diakui Ilegal, DPP KPPPI Desak Polisi Tangkap Oknum Pemeras

  • Bagikan
Ketua Bidang Kelembagaan DPP KPPPI, Agus Saputra (Foto: Istimewa)

LABUHA – Terkait pemberitaan adanya oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Korsp Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) yang diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPPPI pun angkat bicara.

Ketua Bidang Kelembagaan DPP KPPPI, Agus Saputra mengaku KPPPI bukanlah LSM melainkan Organisasi Masyarakat (Ormas), dan khusus Provinsi Malut hingga kini DPP belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KPPPI. Maka jika ada oknum mengakui sebagai pengurus atau Ketua DPD KPPPI, maka itu ilegal karena tidak memiliki legalitas.

“Tidak ada legalitas (kepengurusan M Saifudin), karena SK itu saya yang bikin dan kirim. Tapi belum lengkap makanya tidak bisa daftar di Kesbangpol Provinsi Malut. Berarti itu belum bisa kerja, terus Id Card dan surat tugas belum,” kata Agus saat dikonfirmasi KabarMalut melalui Whatsapp, Sabtu (21/12).

Agus mengatakan M Saifudin dinilai tidak mematuhi aturan Ormas karena membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tanpa berkoordinasi dengan DPP KPPPI di Jakarta.

“Amat (M Saifudin) bentuk DPC pun tanpa kordinasi di pusat. Setidaknya saya tahu, karena saya Ketua Bidang Antar Kelembagaan DPP KPPPI Pusat,” sembung Agus.

Untuk menjaga nama baik KPPPI, Agus medesak kepada pihak Kepolisian menindak tegas oknum-oknum yang memeras pajabat atau menakut-nakuti pejabat dengan membawa nama lembaga KPPPI.

“Kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai atau dari lembaga Ormas KPPPI, harus selektif jangan mudah percaya pada orang-orang yang mengaku dari Ormas KPPPI,” tegasnya.

Anggota Ormas, kata Agus,  bekerja profesional pasti akan menunjukan identitasnya dan memperkenalkan diri dengan santun. Jika ada angota Ormas KPPPI yang meminta informasi kepada badan publik, setidaknya harus bertatap muka tidak bisa lewat telepon. Selain itu, legalitas Ormas KPPPI juga harus jelas, misalnya harus ada surat pengakuan dari Kesbangpol.

“Kalau sudah memenuhi persyaratan itu dan mereka juga profesional, silahkan dilayani. Sementara tidak bisa menujukan legalitas, berarti itu abal-abal, jadi penegak hukum harus menindak tegas karena itu mencoreng nama baik Ormas KPPPI,” cetus Agus.

Sementara itu, M Saifudin menyebutkan KPPPI merupakan organisasi kepemudaan bukan LSM atau Ormas, dia juga mengklaim KPPPI organisasi kepemudaan yang sudah terdaftar dan memiliki Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tidak sama dengan LSM lokal yang hanya memiliki Akta Notaris dan harus miliki Surat Keterangan (SKT).

“Namun jika organisasi kepemudaan mau menerima hibah daerah, harus terdaftaf di Kesbangpol daerah, kurang lebih bagitu, dan KPPPI sedang mempersiapkan administrasi dari Kesbangpol untuk SKT agar bisa ajukan dana hibah. Soal legalitas KPPPI itu SK Kemenkumham,” jelas M Saifudin alias Amat Edet.  (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut