Bawaslu Halsel Warning Bahrain Kasuba

  • Bagikan
Katua Bawaslu Halmahera Selatan, Kahar Yasin (Istimewa)

LABUHA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengeluarkan warning (peringatan) kepada Bupati Bahrain Kasuba, agar tidak melakukan mutasi jabatan para pejabat di lingkup Pemda Halsel. Peringatan ini berlaku mulai Rabu (8/1) besok hingga Rabu (8/7) mendatang.

Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasin menjelaskan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang pada pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dalam negeri.

“Pejabat juga dilarang menggunakan kewenangan, program yang termasuk kegiatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Olehnya itu, jika Bupati Halmahera Selatan mencalonkan diri sebagai Bupati, maka tidak bisa lagi melakukan pergantian jabatan sejak tanggal 8 Januari sampai tanggal 8 Juli,” ungkap Kahar saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2020).

Kahar mengatakan pada  pasal 5 disebutkan bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut bisa dikenai sanksi pembatalan calon oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

“Untuk pasal 188,  juga mengatur untuk pejabat Negara, pejabat ASN dan kepala desa/lurah yang sengaja melanggar akan ketentuan pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Kahar, pasal 190 mengatur pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Halsel Rais Kahar menambahkan telah mengirimkan surat imbauan ke Bupati , kaitannya dengan aturan tersebut.

“Siapa tahu Bupati akan mencalonkan diri lagi,” ujar Rais.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halsel yang bermartabat, sebagaimana dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan Pilkada 2020, bahwa penetapan pasangan calon dalam Pilkada 2020 akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Lanjut Rais, terkait masalah mutasi jabatan yang akan dilakukan oleh petahana,  menjadi salah satu bagian obyek pengawasan yang akan dilakukan oleh jajaran Bawaslu Halmahera Selatan.

“Sebab dalam Undang-Undang Pilkada telah diatur  bahwa enam bulan sebelum pendaftaran calon, petahana tidak melakukan mutasi jabatan,” ucapnya.

Ditambahkan, Anggota Bawaslu Asman Jamel, adanya regulasi yang melarang petahana untuk mutasi jabatan itu untuk menempatkan birokrasi ASN agar independen dalam kontestasi politik. Selain itu, juga agar tidak menimbulkan kegoncangan di internal birokrasi, sehingga tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.

“Kepada ASN ketika Pilkada Halsel digelar harus menjaga independesi. Artinya, ASN selalu menjaga kepatuhan dan ketaatannya dalam bekerja sebagai abdi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Asman. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut