Terkait Bantuan RTLH, Komisi I DPRD Pulau Morotai Segera Turun ke Joubela

  • Bagikan
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai, Basri Rahaguna (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menyoroti terkait dugaan penyelewengan anggaran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Joubela, Haidir Arsyad. Komisi I DPRD Pulau Morotai bahkan merencanakan dalam waktu dekat akan segera turun ke Joubela untuk mengecek kebenarannya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai, Basri Rahaguna mengaku bantuan pembangunan RTLH dialokasi dalam anggaran Dana Desa (DD), maka harus dikerjakan sesuai prosedur yang berlaku. Namun jika dalam penyaluran terdapat kekeliruan, Komisi I bersama Inspektorat dan DPMD harus turun lapangan untuk lakukan Sidak sekaligus audit anggaran.

“Usai pelantikan Ketua DPRD definitif besok, kami dari Komisi I akan segera turun lapangan untuk Sidak di 88 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Morotai,” tegas Bahri ditemuai di Kantor DPRD Pulau Morotai, Selasa (14/1/2020).

Secara kelembagaan, lanjut Basri, akan lebih aktif melakukan monitoring, bahkan Sidak terkait dengan Pemerintah Desa yang sengaja nakal untuk melakukan pungutan-pungutan yang tidak berdasarkan prosedur. Sebab program Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Benny Laos, dinilai telah menyentuh langsung ke masyarakat.

“Tetapi tidak efektif kepala-kepala desa yang sengaja melakukan pungutan-pungutan dan terhambat untuk pelaksanaan Dapur Sehat (RTLH) itu terkait dengan RAB yang sudah disediahkan. Oleh karena itu, kami juga akan bersikukuh keras untuk menindak tindakan-tindakan kepala-kepala desa yang sengaja nakal berdasarkan regulasi saja,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut