Usut Pembelian Kapal di Dikbud Malut, Kejati Periksa PPK dan Ketua Pokja ULP

  • Whatsapp
Ketua PKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Jainudin Hamisi usia diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Yasim/KabarMalut) 

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) mengusut anggaran pengadaan satu unit kapal yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut tahun 2019 senilai Rp 7,8 miliar. Mengawali pemeriksaan, penyelidik Intelejen Kejati Malut memeriksa Ketua Pejabat Pembuat Komite (PKK) Dikbud Malut, Jainudin Hamisi dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Pelaksana Lelang (ULP) Malut, Rezza.

Informasi yang dihimpun KabarMalut, Senin (20/1/2020), pemeriksaan terhadap Jainudin dan Rezza berlangsung selam 4 jam dimulai pukul 10:00 WIT hingga pukul 14:00 WIT, di ruangan Intelijen Kejati Malut. Pada pemeriksaan awal ini, penyelidik mendalami sumber anggaran dan item-item yang tertuang dalam kontrak yang dikerjakan PT Tamalanrea Karsatama ini.

Muat Lebih

Pengadaan untuk Jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI) yang akan dihabahkan ke Sekolah Menenggah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ini, seharusnya hanya dihargai 3,1 miliar. Namun dalam tender, Dikbud Malut mengalokasikan anggaran senilai Rp 7,8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.

Ketua PPK Dikbud Malut, Jainudin Hamisi saat diwawancarai wartawan (Yasim/KabarMalut)

Ketua PKK Dikbud Malut, Jainudin Hamisi usai pemeriksaan mengakui pemeriksaan terhadapnya berkaitan dengan pengadaan satu unit kapal yang diperuntukkan pada salah satu SMK Swasta di Halsel.

“Berdasarkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga terjadinya kapal ini untuk bantuan ke SMK Swasta yang ada di Halsel diperbantukan dari Dikbud Malut dan untuk pengadaanya baru dianggarkan tahun 2019,” kata Jainudin kepada wartawan.

Jainudin mengatakan Dikbud Malut melalui PPK mengurus pengadaan bantuan kapal ini mulai dari DIPA, harga kapal, kapan penyelesaian pembuatan kapal hingga selesai untuk kebutuhan jurusan NKPI terhadap SMK Swasta di Halsel.

“Sedangkan untuk nilai kontrak yang tercantum dalam Juknis semuanya senilai Rp 7,8 miliar, tetapi untuk nilai harga satu unit kapal seharga Rp 3,1 miliar dan anggaran sisanya itu untuk simulator dan dari perjanjian kerja sama antara perusahaan yang tender dengan kami tinggal terima bersih,” akunya.

Di hadapan penyelidik, Jainudin mengaku ditanyai seputar sumber dana dan rinciaan apa-apa saja dengan anggaran Rp 7,8 milyar tersebut.

“Saya diperiksa ini baru pertama kali dan penyidik menanyakan kasus mulai dari pertama hingga terakhir,” jelasnya.

Sementara Ketua Pokja I ULP Malut, Rezza juga menyampaikan tugas Pokja ULP hanya berpatokan pada Juknis lelang. Dan hal ini telah disampaikan ke Jaksa yang memintai keteranga darinya.

“Dari proyek ini yang pemenang hingga tender dari perusahaan PT Tamalanrea Karsatama yang beralamat di jalan AM Kamaluddin no 180 Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara yang Direktur Utama-nya itu atas nama Ibrahim Ruray,” singkatnya. (*)

Pos terkait