Awasi Perekrutan PPK, Bawaslu Halsel Soroti Kinerja Lima Komisioner KPU

  • Bagikan
Komisioner Bawaslu Halmahera Selatan saat melakukan pengawasan pendaftar peserta PPK di aula KPU (Dahbudin/KabarMalut)

LABUHA –  Bawaslu Halmahera Selatan (Halsel) terus melakukan pengawasan perekrutan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawasan ini dipimpin langsung Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasim dan didampingi dua anggota lainnya yakni Rais Kahar dan Asman Jamil  di Kantor KPU yang terletak di bilang Desa Hidayat Kecamatan Bacan.

Dalam pengawasan kali ini, Bawaslu soroti kinerja lima komisioner KPU, karena Bawaslu tidak menemukan satupun anggota KPU yang mengawal berlangsungnya pendaftaran PPK yang laksanakan di aula Husni Kamil Manik itu.

Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Halsel, Rais Kehar mengatakan perekrutan PPK ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Karena PPK merupakan ujung tombak penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan.  Oleh karena itu, Rais berharapan dalam proses rekrutmen benar-benar sesuai aturan.

“Sayangnya hari ini pantauan kita melakukan pengawasan sebagai mana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 18 penyelenggaraan pemilihan, tapi lima Komisioner KPU Halmahera Selatan tidak ada di tempat,” kata Rais kepada sejumlah wartawan di halaman kantor KPU, Kamis (23/1/2020).

Sementara hasil pantauan, Bawaslu menemukan adanya indikasi peserta yang mendaftar merupakan mantan tim sukses. Oleh karena itu, Bawaslu meminta keseriusan dari unsur pimpinan KPU mengawal proses tahapan penjaringan seleksi PPK ini.

“Alasan mendasar kita pertama keterkaitan persoalan kerja tehnis di kecamatan yang menentukan nanti adalah penyelenggara di kecamatan tersebut,” sambung Rais.

Menurut Rais, sampai saat ini pihaknya sudah menerima banyak laporan bawah ada peserta yang mendaftar berasal dari tim sukses. Namun pihaknya masih mempelajari laporan tersebut. Apakah memenuhi  unsur formil dan materil atau tidak.

“Karena terkait dengan persoalan ini ada aturan dan mekanismenya. Kalau melaporkan tapi tidak disertai dengan bukti yang cukup, maka kita akan hentikan,” terangnya.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan dua Kecamatan yang masih minim pendaftaran yakni Kecamatan Obi Barat dan Kecamatan Gane Timur Selatan. Di Obi Barat masih kurang dua peserta, sedangkan di Gane Timur Selatan tiga peserta.

“Sesuai dengan juknisnya kita melihat melalui pantauan prosesnya sampai pada hari Jumat tanggal 24 Januari besok. Tapi ada tambahan hari,” pungkas Rais.

Sementara itu, Ketua KPU Halsel Darmin Hi Hasim dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengatakan walaupun anggota KPU tidak berada di tempat, namun pendaftaran PKK tetap berlangsung. Saat ini dirinya bersama empat Komisioner KPU lainnya menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dari KPU Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai.

“Kami mendapat undangan resmi dari KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten dan Kota lain, kegiatanya sampai besok,” singkat Darmin. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut