Di Hadapan DPRD Morotai, Ketua BPD dan Sekdes Momojio Jelaskan Pembangunan RTLH Bermasalah

  • Bagikan
Hearing Pembahasan RTLH yang bermaslah di Desa Momojiu (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Program pembagunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Momojio, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai diduga bermasalah. Pembangunan RTLH yang dianggarkan tahun 2019 itu, pekerjannya tak selesai dan dana habis terpakai.

DPRD Pulau Morotai melalui Komisi I memanggil Kepala Desa (Kades), Sekdes dan Ketua BPD Momojio menyampaikan keterangan dalam hearing dengan DPRD. Di hadapan para wakil rakyat, Ketua BPD Momojio Yamin Idi dan Sekdes Momojio Rajib Boeke menjelaskan program bermasalah milik Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) itu.

Ketua BPD Momojio, Yamin Idi mengungkapkan program RTLH di Desa Momojio bermasalah, dimana semua anggarannya telah dicairkan, tapi terdapat sejumlah bangunannya yang belum tuntas dikerjakan. Terdapat 13 unit rumah yang dibangun, 7 diantaranya bermasalah, karena anggarannya sudah cair semuanya, tapi rumah belum selesai dibangun.

“Ini kan semunya disalurkan ke bahan, cuman di uang yang di rekening sudah habis, tapi bahanya tidak semuan tersalurkan ke masyarakat dari 13 rumah RTLH itu bermasalah, semua cuman pihak Perkim sudah penuhi 6 rumah masih sisa 7 lagi yang belum,” ungkap Yamin dihadapan Ketua Komisi I, Zainal Karim yang memimpin hearing berlangsung di ruang paripurna DPRD Pulau Morotai, Jumat (24/1/2020).

Yamin mengaku rata-rata kekurang yang dialami penerima bantuan yakni bahan berupa kayu dan batu bata (tela), misalnya batu bata yang seharusny 3.500 buah untuk masing-masing RTLH, tetap yang didatangkan dan diberikan ke penerima hanya 1.500 buah.

Salah satu bangunan RTLH di Desa Momojiu yang pembagunanya terbengkalai akibat dananya habis (Fizri/KabarMalut)

Anggaran pembangunan RTLH juga diketahui bermasalah, setelah dirinya dan warga penerima bantuan melakukan pengecekan ke Bank BRI Cabang Morotai yang sudah dicairkan 100 persen, tapi bangunannya belum tuntas dikerjakan.

“Setelah kami cek ke bank, uangnya sudah dicairkan semuanya, saya langsung koordinasi dengan pihak Perkim tapi tidak ada jawaban, makanya saya menyurat ke DPRD. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui pasti uang yang sudah dicairkan itu dikemanakan,” cetusnya.

Sementara Kades Momojio, Junaid Manuru nampaknya bersikap tak tau menahu persoalan pembangunan RTLH di desa yang dipimpinnya bermasalah. Pasalnya anggota DPRD menanyakan persoalan yang dimaksud, tetapi Junaid menjawab datar tidak mengetahui bahkan awalnya berniat tidak menghadiri hearing dengan DPRD.

“Jujur sebenarnya saya tidak mau hadir, hanya saja menghargai para anggota DPRD, makanya saya hadir, saya tidak tau pasti siapa-siapa yang dapat, karena saya tidak pernah memasukan laporan ke dinas terkait untuk mendapatkan program itu,” jelasnya.

Namun pernyataan Kades ini langsung dibantah oleh Sekdes Momojio, Rajib Boeke. Menurutnya, sebelum programnya tersebut berlangsung, selaku Sekdes dirinya sudah melaporkan ke Kades.

“Kebutulan program itu masuk, pak Kades tidak ada di Desa, tapi sebelum programnya jalan, saya sudah menyodorkan nama-nama warga yang memperoleh program itu ke pak Kades,” imbuhnya.

Bahkan, kata dia, setelah menyodorkan nama-nama warga penerima bantuan tersebut ke Kades, Kades langsung mengiayakan agar programnya langsung jalan.

“Jadi perlu saya luruskan, bahwa programnya jalan, karena atas persetujuan dari pak Kades,” Rajib.

Sekedar diketahui, pada hearing ini dihadiri pula Kepala Disperkim Saiful Arifin, Kepala DPMD, Alexsander Wermasubun serta Ketua Komisi I Zainal Karim, Wakil Ketua Komisi I Basri Rahaguna, anggota Komisi I Irwan Soleman, Ricard Samatara dan Ruslan Ahmad. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut