Gaji dan Tunjangan Aparat Desa 2019 Belum Terbayar, Kades Losseng Akui Akibat Ada Pemotongan ADD

  • Bagikan
Kepala Desa Losseng, Harnono La Yai (Istimewa)

BOBONG – Sejumlah Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Losseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, mengeluhkan gaji dan tunjangan mereka selama tahun 2019 tidak terbayar habis. Meski kini sudah memasuki tahun 2020, tetapi aparat desa dan BPD Losseng baru menerima hak selama 6 bulan.

“Gaji dan tunjangan aparat desa Losseng 9 bulan terhitung dari bulan April sampai Desember 2019. Dari 9 bulan itu yang Kades bayar hanya 3 bulan, masih sisa 6 bulan lagi yang belum terbayar,” ungkap salah satu Aparat Desa Losseng yang enggan dipublis namanya, Minggu (26/1).

Menurut sumber tersebut, alasan Kepala Desa (Kades) Losseng Harnono La Yai bahwa gaji dan tunjangan tidak terbayar habis disebabkan ada terjadi pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap dua oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu. Akibatnya, hak aparat desa dan BPD tidak bisa terbayar habis, akibat keterbatasan anggaran.

“Kades bilang kalian punya tunjangan saya belum bisa bayar habis, karena kita punya anggaran ADD tahap dua ini Pemda potong lagi dan dua kali potong, makanya kalian punya gaji saya tidak bisa bayar habis. Silahkan kalau kalian tidak terima mau lapor saya di Inspektorat atau dimana saja saya siap, tapi kalau mau bayar kalian punya gaji semua uang uang tidak ada lagi,” kata sumber sambil meniru ucapan Kades.

Kades Losseng Harnono La Yai ketika dikonfirmasi membenarkan gaji dan tunjangan aparat desa dan BPD tahun 2019 belum terbayar habis. Hal ini diakibatkan karena terjadi pemotongan anggaran ADD tahap dua oleh Pemda Pulau Taliabu.

“Jadi saya tidak bisa bayar habis aparat desa dan BPD punya gaji karena memang anggaran tidak cukup. Kami punya anggaran ADD itu 20 persen juga belum cair, baru mereka (Pemda) potong lagi,” kata Harnono.

Harnono menjelaskan pemotongan ADD oleh Pemda Pulau Taliabu dikarena Pemda mengalami defisit anggaran. Pemotongan tidak hanya terjadi di Desa Losseng tetapi hampir semua desa di Pulau Taliabu.

“Pemotongan itu bukan saja di saya punya desa tapi desa-desa lain juga sama, mulai dari Waikoka, Kamay, Mantarara, Losseng, Kawadang, Sofan dan Air Kamlimat,” terangnya.

Terkait dengan pengakuan Kades Losseng, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pulau Taliabu, Mansu Mudo mengatakan pencairan anggaran ADD tahap dua tahun 2019 sudah sesuai permintaan Kades dan berdasarkan perubahan anggaran ADD di 71 desa di Pulau  Taliabu. Pencairan anggaran tidak terjadi pemotongan ADD dari Pemda.

“Jadi pencairan itu sudah sesuai dengan permintaan dari desa, dengan anggaran yang ada di desa mereka masing-masing, karena terjadi perubahan anggaran di setiap desa berdasarkan luas wilayah desa, jumlah penduduk dan angka kemiskinan, jadi ada yang anggaran bertambah dan ada desa yang anggarannya berkurang, makanya mereka pikir ada pemotongan, padahal itu bukan potong tapi terjadi pengurangan ADD di desa itu. Jadi terkait informasi pemotongan itu tidak benar,” singkat Mansu. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut