Sekwan Pulau Taliabu Sebut Hendrata Thes Tak Paham Aturan

  • Bagikan
Sekretaris DPRD Pulau Taliabu, Ali Umanahu (Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Pulau Taliabu, Ali Umanahu menyebutkan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Hendrata Thes tidak paham aturan soal mekanisme dan tata cara pengusulan unsur pimpinan DPRD. Dimana DPRD Pulau Taliabu hingga kini hanya memiliki dua unsur pimpinan, minus utusan dari Partai Demokrat.

“Tertundanya pelantikan satu orang Wakil Ketua DPRD Pulau Taliabu itu bukan kesalahan Sekwan, usulan SK pelantikan itu berdasarkan dengan SK DPP,” ungkap Ali kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/2/2020).

Ali menjelaskan tahapan pengusulan unsur pimpinan DPRD Pulau Taliabu dimulai dari paripurna persetujuan pengusulan tiga nama unsur pimpinan yakni, Hj Meilan Mus dari Partai golkar, Mumahad Jainal Ashar dari PDIP dan Partai Demokrat Arifin H Abdul Majid melalui paripurna dan di SK kan.

“Setelah usulan sampai di provinsi kepada gubernur melalui bupati dan bupati mengeluarkan pengusulan, begitu sampai ke provinsi karena ada putusan Mahkamah Partai, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Partai itu, Mahkamah Partai menyurat ke gubernur sehingga satu orang dipending yaitu, Arifin H Abdul Majid dari Partai Demokrat,” tambahnya.

Kemudian, dari Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara meminta agar mengusulkan kembali calon pimpinan minus Arifin H Abdul Majid. Maka diusulkan dua nama, karena satu nama dari Partai Demokrat masih ada masalah internal partai, sehingga hanya mengusulkan Hj Meilan Mus dan Muhamad Jainal Ashar.

“Berdasarkan usulan itu kemudian keluarlah SK Gubernur, jadi pimpinan DPRD dilantik berdasarkan SK Gubernur bukan dilantik berdasarkan SK DPP, Hendrata harus pahami itu. Keputusan dari DPP itu menjadi acuan dasar untuk DPRD memparipurnakan calon pimpinan DPRD, kemudian ditindak lanjuti ke gubernur melalui bupati,” jelasnya.

Ali bahkan menghimbau kepada Sekwan Kepulauan Sula (Kepsul) agar dapat mengajari tata cara dan prosedur pengusulan pelantikan DPRD kepada Hendrata Thes yang juga selaku Bupati Kepsul tersebut, sehingga tahu aturan tentang usulan unsur pimpinan.

“Saya mau sampaikan kepada Sekwan Kepulauan Sula bahwa ajar itu bupati dengan aturan tentang pengusulan pimpinan DPRD itu, supaya dia juga tahu paham dengan aturan itu,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut