Pemda Halut Gelar Rakor Pencegahan Virus Corona

  • Bagikan
Rakor Cegah Virus Corona di Halut (Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melalui Dinas Kesehatan, menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) kesiapsiagaan mencegah  Infeksi Novel Corona Virus yang dilaksanakan ruang meeting bupati, Rabu (04/02/2020).

Rapat dipimpin Kadis Kesehatan Halut, Muhammad Tapi Tapi melibatkan instansi terkait lain diantaranya, RSUD Tobelo, Rumah Sakit Bethesda, Klinik Swasta, Kantor Imigrasi Halut, KKP, Bagian Karantina, Kodim 1508 Tobelo,  Polres Halut, Perwakilan PT NHM dan PT Emerald.

Wakil Bupati Halut, Muchlis TapiTapi saat membuka Rakor mengatakan tujuan dari Rakor dalam rangka penanganan Virus Corona dan langkah -langkah yang perlu diambil.

“Kita melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pemantauan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian dalam kaitannya dengan kasus virus corona ini,” singkatnya.

Janta Bony dalam pemaparanya menjelaksan terkait dengan bagaimana virus itu bisa masuk dan menular/terjangkit ke orang maupun masyarakat. Sejauh ini RSUD Tobelo sudah melakukan antisipasi ketika terdapat pasien yang diduga menderita virus Corona.

“RSUD sudah menyiapkan strategi penangananya. RSUD Tobelo,  saat ini sudah memiliki Ruang Isolasi dengan peralatan yang cukup lengkap sehingga dapat digunakan untuk karantina,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Halut, Muhammad Tapi Tapi menuturkan bahwa usai dari Rakor ini akan dicetus sebuah rekomendasi yang bisa menjadi acuan dalam rangka penanganan virus corona.

“Nanti akan kita susun rekomendasi yang akan kita jadikan pedoman bersama untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menangani masalah wabah virus corona ini,” jelasnya.

Dalam rekomendasi Rakor itu, yakni upaya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dalam kesiapsiagaan menghadapi infeksi novel corona virus (2019-nCoV) di Halut, dengan menegaskan bahwa setiap perusahan tambang menyampaikan tentang data TKA dan status kesehatannya per hari ditunjukkan ke Puskesmas, terutamna TKA yang baru datang, sebagai masa pengawasan.

“Melakukan pembinaan terhadap TKBM dan petugas lainnya yang akan naik ke kapal yang baru masuk oleh perusahan bekerja sama dengan KKP dan fasyankes melakukan karantina terbatas bagi TKA yang baru datang di wilayah perusahan selama masa inkubasi (14 hari), sebelum beraktifitas oleh pihak perusahaan bekerjasama dengan KKP dan Puskesmas,” tuturnya.

Ia, juga mengatakan lintas sektoral antara penjamin, Kemenkes, Kemenkumham, Kemenaker dan Kemenkeu dalam hal izin tinggal terbatas dalam rangka state power force majeure, melakukan pengadaan APD lengkap oleh perusahan tambang (baju pelindung, masker bedah, masker N95, kacamata goggle, goggle pelindung wajah, handschoen tipis, handschoen tebal, sepatu boot, pembungkus sepatu, pembungkus kepala) dan ambulans/transport laut di wilayah perusahan tambang.

“Melakukan pengadaan media KIE oleh perusahan tambang dan membantu dalam peningkatan promosi kesehatan kepada para tenaga kerja,” terangnya.

“Dukungan serta Kesiapsiagaan Wilayah dalam sistem kewaspadaan dini dan respon menyusun SOP serta alur sistem rujukan dan Dinkes Kabupaten/Kota sesuai dengan protap Kemenkes harus  membentuk Hotline pusat informasi Corona Virus di tingkat Kao dengan mencantumkan nomor kontak dan diketahui secara DE1 oleh semua pihak,” ujarnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut