Temukan Ada Kerugian, Kejati Tindak Lanjut Dugaan SPPD Fiktif DPRD Pulau Morotai

  • Bagikan
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menemukan ada kerugian negara anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif periode tahun 2009-2014 senilai Rp 600 juta di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai. Dengan begitu, maka kasus ini akan kembali ditindaklanjut ke proses penyidikan.

“Dalam Pulbaket ditemukan ada indikasi kerugian negara,” kata Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Ligua kepada wartawan, Selasa (4/2/2020).

Terkait proses kasus ini, Apris mengaku akan ditindaklanjuti ke bagian Pidana Khusus (Pidsus) untuk diproses peningkatan status penyelidikan ke penyidikan dan kini menunggu petunjuk dari pimpinan.

“Sehari dua pelaporan kasus ini akan dinaikan ke bidang Pidsus,” ujarnya.

Apris memastikan kasus ini bakal naik ke penyidikan karena dalam pulbaket ditemukan ada usur pidananya.

“Jadi kasus itu tetap diproses, karena saat ini kita (tim penyidik) lagi merampungkan hasil Pulbaket dan segara dilaporkan ke Kajati,” cetusya.

Sekedar diketahui, berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut, terhadap anggaran DPRD Pulau Morotai selama periode 2009-2014, menemukan adanya kejanggalan anggaran SPPD diduga fiktif terhadap 16 wakil rakyat. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut