Hampir Seluruh Desa di Pulau Taliabu Dikategorikan Rawan Pemilu

  • Whatsapp
Kepala Badan Kesbangpol Pulau Taliabu, Sunadi Buamona (Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Jelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulau Taliabu, telah melakukan identifikasi dan antisipasi kerawanan Pemilu. Hasilnya cukup mengejutkan, karena hampir seluruh desa dikategorikan rawan Pemilu.

Kepala Badan Kesbangpol Pulau Taliabu, Sunadi Buamona mengaku pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan diantranya, melakukan identifikasi dini titik-titik kerawanan Pemilu di seluruh kecamatan dan desa. Hasil identifikasi menunjukkan hampir seluruh desa di Pulau Taliabu masuk dalam katagori rawan Pemilu, dengan persoalan yang hampir sama.

Muat Lebih

“Persoalan tersebut adalah persoalan ketidak harmonisnya hubungan masyarakat dengan pemimpinnya di desa, sehingga hal ini juga bisa berdampak pada pemilihan nanti,” ungkap Sunadi saat di wawancarai di ruang kerjanya, Jumat (7/2/2020).

Sebagai langkah antisipasi secara dini, Kesbangpol meminta semua pihak terkait agar berperan aktif untuk sama-sama menyelesaikan persoalan yang terjadi di desa.

“Saya telah berkordinasi dengan Kepala Inspektorat, DPMD dan Bagian Pemerintahan, karena ketiga badan dinas tersebutlah yang berhubungan langsung dengan desa, agar mereka cepat dapat selesaikan segala persoalan yang terjadi di desa sebelum masuk pada hari H pemilihan,” terangnya.

Persoalan ketidakharmonisan masyarakat dengan pimpinan di desa hampir ditemukan pada semua desa. Jika hal ini tidak ambil langkah penyelesaiany yang cepat, maka dikhawatirkan dapat menggaggu Pemilu nanti sehingga dikategorikan rawan.

“Sejauh ini kami belum menemukan kasus lain selain kasus persoalan desa saja, dan kasus desa ini hampir terjadi di seluruh desa yang ada di Taliabu ini,” jelasnya.

Sunadi menambahkan, tim identifikasi juga menemukan satu persoalan di Desa Todoli, Kecamatan Lede, dimana ada beberapa orang yang saat ini membentuk Dewan Adat Kesultanan Ternate dan mengakui mendapat rekomendasi dari Kolano Kesultanan Ternate untuk mengurus seluruh hak-hak tanah yang ada di Pulau Taliabu.

“Mereka juga tidak beritahukan ke kami, untuk itu saat ini kami sementara berkonsultasi dengan Kesultanan Ternate untuk mengecek kebenarannya,” pungkasnya. (*)

Pos terkait