HIPPMAMORO Protes dan Kecam Tindakan TNI-Polri Asal Tembak Ternak Warga

  • Bagikan
HIPPMAMORO ketika melakukan demontrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO) Maluku Utara, memprotes dan mengecam atas tindakan personel TNI-Polri menembak hewan ternak warga Kabupaten Pulau Morotai, dalam membantu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tahun 5 tahun 2018 tentang Hewan Ternak Liar.

Dengan menumpangi sebuah mobil yang dilengkapi sound system, PB HIPPMAMORO menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai. Massa aksi menuntut agar TNI-Polri dan petugas Satpol PP bertanggung jawab atas penembakan ternak milik warga, karena tindakan para petugas tidak sesuai dengan isi Perda.

“Dalam Perda nomor 5 tahun 2018 tidak ada yang mengatur proses tembak menembak. Maka atas nama HIPPMAMORO kami mengecam tindakan barbar yang dilakukan pihak petugas yang menembak hewan ternak warga selama beberapa pekan terakhir,” ungkap salah satu orator, Munajar Sibua saat berorasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (17/2/2020).

Menajar mengarakan, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perda nomor 5  telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membuat kandang di setiap desa. Itu artinya, Pemkab bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas bagi warga pemilik ternak berupa kandang, sehingga ternak-ternak liar bisa ditertibkan dengan cara yang lebih baik.

“Kami meminta kepada Satpol PP dan TNI-Polri agar baca kembali aturan tersebut. Jangan asal menembak,” cetusnya.

Hal senada juga ditegaskan, Sabiin Ashar, dalam orasinya ia  sangat menyesalkan tindakan petugas gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP. Apalagi setelah hewan ditembak, tidak diserahkan ke pemilik ternak melainkan dibawa untuk dijual dan dikonsumsi petugas.

“Perlu saya tegaskan dalam Perda tidak ada kata menembak, menjual dan makan. Dalam aturan dijelaskan yaitu ditangkap dan diamankan, setelah pemiliknya datang baru diberikan denda,” tegasnya.

Sabiin mendesak DPRD agar segera mengevaluasi Perda nomor 5 ini karena dinilai sangat merugikan masyarakat. Apalagi hewan terbak merupakan penopang ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

“Satu ekor sapi warga yang kalian tembak sama halnya kalian hilangkan uang kuliah dan harga kosan anak-anak mereka. Pemerintah itu memberikan solusi bukan seperti ini. Kalau mau tembak, tembak semua, jangan pilih-pilih. Maka kami datang ini minta ganti rugi,” tuntasnya.

Para pendemo selanjutnya melanjutkan aksinya ke gedung DPRD, sekaligus menggelar hearing bersama DPRD. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut