Kejati Temukan Anggaran SPPD Fiktif di DPRD Morotai Belum Dikembalikan

  • Whatsapp
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Apris Risman Ligua (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menemukan ada kerugian negara dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp 600 juta, yang hingga kini belum dikembalikan.

“Saat ini penyidik sudah rampungkan di pak Kejati untuk menunggu petunjuk lebih lanjut, yang intinya bahwa penyidik berpendapat dalam kasus tersebut ada kerugian negara yang belum dikembalikan,” kata Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua kepada KabarMalut, Selasa (18/2/2020).

Apris menambahkan, sekalipun nilai kerugiannya tinggal sedikit, namun sebagian sebesar sudah mengembalikan setengah dana yang menjadi temuan. Namun dalam kasus tersebut perbuatan melawan hukum ada indikasi, oleh karena itu proses pengumpulan data tersebut penyidik mencari alat bukti kemudian menemukan apakah kasus tersebut ada indikasi atau tidak.

“Dari hasil pengumpulan data ada indikasi berpotensi merugikan keuangan negara sehingga mereka dengan kesadaran sendiri sudah banyak yang mengembalikan,” terangnya.

Lebih lanjut kata Apris, ada yang mengembalikan sudah 100 persen, mengembalikan setengah dan ada yang belum sama sekali mengembalikan, tetapi kerugian negara tinggal sedikit dalam kasus tersebut.

Sekedar diketahui, berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut terhadap DPRD Pulau Morotai selama periode 2009-2014 dan 2014-2019 menemukan adanya kejanggalan anggaran SPPD fiktif terhadap 16 wakil rakyat. (*)

Pos terkait