Rp 1 M Lebih Anggaran BSPS 2019 Mengendap di Kas Daerah Pulau Taliabu

  • Whatsapp
Kabid Perumahan Dinas Perkim Pulau Taliabu, Zairul Hasi (Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 untuk pembangunan 138 unit rumah warga yang tersebar di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut), hingga kini masih mengendap di kas daerah Pemerintah Daerah Pulau Taliabu.

“Jadi total anggaran BSPS yang disalurkan oleh kementrian itu Rp 4 miliar lebih,  dari 4 miliar lebih itu yang baru dicairkan itu 70 persen dari nilai totalnya, sisa 30 persen lagi. Jadi anggaran yang tersisa di kas daerah itu masih sekitar Rp 1 miliar lebih lagi,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Pulau Taliabu, Zairul Hasi pada KabarMalut, Selasa (18/2/2020).

Zairul mengaku tidak mengetahui alasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menahan anggaran BSPS tahun 2019 senilai Rp 1 miliar lebih terseb. Akibatnya, sejumlah rumah pun belum dapat selesai pekerjaanya.

“Jadi berdarkan SK Bupati per orang itu satu unit rumah dengan nilai Rp 22.000.000 per unit rumah dan anggaran itu sudah ditransfer 100 persen masuk di kas daerah. Bantuan BSPS sebanyak 138 unit rumah terbagi di empat desa yakni Desa Wayo 40 unit rumah, Desa Tolong 25 unit, Desa Lede 25 unit, Desa Parigi 48 unit,” terangnya.

Terpisah Kepala BPKAD Pulau Taliabu, Irwan Mansur saat dikonfirmasi terkait mengendapnya anggaran BSPS tahun 2019 mengatakan anggaran tersebut tidak dapat dicairkan akibat tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berpengaruh pada semua balanja daerah.

“Jadi anggaran itu tidak cair karena kita punya pendapatan itu kurang, tidak memenuhi target, sehingga dia berpengaruh pada semua balanja daerah. tapi akan kami tampung samua, setelah BPK periksa baru kami masukkan ke anggaran perubahan. Jadi 2020 ini baru kami bayar,” ungkap Irwan.

Disinggung bertabrakan atau tidak dengan mekanisme penyaluran anggaran BSPS, Iwan menambahkan meski mekanismenya jelas tetapi penganggaran diatur oleh daerah dan akan disesuaikan dengan keuangan daerah.

“Sekali pun ada juknisnya penyaluran anggaran itu, tapi kita harus sesuai dengan keuangan daerah kita kan, karena balanja itu kan kita yang atur. Yang jelas kita akan bayar pada anggaran perubahan 2020 ini,” tambahnya. (*)

Pos terkait