USAID Dorong Jurnalis Maluku Utara Arusutamakan Isu Perikanan dan Pengelolaan Kelautan Berkelanjutan

  • Bagikan
Suasana lokakarya jurnalis dalam mengarusutamakan isu-isu perikanan dan kelautan di Maluku Utara (Istimewa)

TERNATE – Sektor perikanan dan kelautan masih menjadi prioritas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), rencana tata ruang laut, penegakan hukum untuk mengatasi Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing serta penerapan e-logbook perikanan.

Menyadari pentingnya peran media untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah dalam hal pengelolaan ekosistem dan sumber daya laut yang berkelanjutan, USAID menyelenggarakan lokakarya jurnalis dalam mengarusutamakan isu-isu perikanan dan kelautan di Maluku Utara. Lokakarya yang berlangsung pada tanggal 21-22 Februari 2020 ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara  Buyung Radjiloen, Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Rochimawati, yang juga Ketua The Society of Indonesian Environmental Journalists serta senior Editor Mongabay Indonesia, Nur Rochmani Fajar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Buyung Radjiloen menyatakan bahwa kelestarian sumber daya laut sudah menjadi isu nasional dan global yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas.  Seperti halnya di beberapa bagian di Indonesia, di Maluku Utara, praktik perikanan illegal atau IUU fishing juga menjadi tantangan utama dan hal ini dapat mengancam ketersediaan ikan di Maluku Utara.

“Saya mengapresiasi kegiatan lokakarya jurnalis yang dilakukan oleh USAID SEA Project bersama mitra WCS. Saya berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para jurnalis tentang isu-isu kelautan dan perikanan serta upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya laut yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah juga berharap jurnalis dapat memberikan penyadartahuan kepada masyarakat luas tentang pentingnya melestarikan sumber daya laut untuk menjaga ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat di Maluku Utara,” kata Buyung.

USAID melalui Proyek Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, untuk meningkatkan produksi ikan dan ketahanan pangan serta pembentukan kawasan konservasi perairan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

USAID SEA bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Di Maluku Utara, Proyek USAID SEA mendukung pembentukan 6 kawasan konservasi perairan (KKP) dengan total luasan 675,334 Ha. Tiga KKP yaitu Mare, Sula, dan Morotai sudah dalam tahap penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Foto bersama para peserta lokakarya jurnalis dengan para pemateri (Istimewa)

Secara terpisah, USAID Senior Marine Program Specialist, Celly Catharina menyatakan bahwa  proyek USAID SEA di Maluku Utara berfokus pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui berbagai kegiatan mencakup, pendataan ikan untuk menilai status sumber daya ikan dan pendaftaran kapal kecil untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).

“USAID menjalankan program perikanan berkelanjutan diantaranya bekerjasama dengan BRPL KKP untuk pendataan ikan kakap, kerapu, pelagis kecil, dan tuna, pendaftaran kapal nelayan skala kecil dan penyusunan dokumen pemanfaatan perikanan (harvest strategy) untuk kakap kerapu di Provinsi Maluku Utara. Hingga saat ini USAID telah memberikan pendampingan kepada 674 nelayan kecil untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan 310 sudah mendapatkan BPKP. USAID juga mendampingi komunitas nelayan tuna untuk mendapatkan sertifikasi Fair Trade sehingga tuna nelayan Maluku Utara bisa diekspor ke Amerika dengan harga premium. Total premium yang sudah didapatkan oleh nelayan Tuna bersertifikasi fair trade di Maluku utara dari pembeli di Amerika telah mencapai lebih dari dua miliar rupiah,” ujar Celly Catharina.

Memangku Bidang Pendidikan, Profesi, dan Etik –AJI Indonesia, Rochimawati menyatakan bahwa jurnalis memang selayaknya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas agar dapat memberikan informasi yang lebih mendalam kepada pembaca, khususnya mengenai isu kelautan dan perikanan.

“Kegiatan workshop mengenai isu keluatan dan perikanan, sangat penting bagi jurnalis tidak hanya di Maluku Utara, tapi juga jurnalis Indonesia. Belum banyak yang digali lebih dalam oleh jurnalis terkait itu ini,” ujarnya.

Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan lokakarya ini para peserta akan membuka wawasan jurnalis tentang isu-isu penting khususnya di sektor kelautan dan perikanan di wilayah Maluku Utara dan pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme para jurnalis. Diharapkan pula para peserta akan termotivasi untuk menuliskan isu-isu terkait dengan pentingnya menjaga dan mengelola kawasan konservasi perairan, menjaga ekosistem laut, praktik perikanan berkelanjutan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta mempromosikan potensi wisata bahari yang ramah lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut