Kasatpol PP Nilai 88 Kades di Pulau Morotai Tak Paham Aturan

  • Bagikan
Kasatpol PP Pulau Morotai, Junaidi Soamole (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Pulau Morotai, Djunaidi Soamole menilai 88 kepala desa (Kades) di Pulau Morotai tidak paham aturan terkait Praturan Daerah (Perda) Pulau Morotai nomor 5 tahun 2018 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak serta Perda nomor 6 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

“Kita bisa lihat, pada aksi tuntutan mahasiswa soal Pemeliharaan dan Penertiban Ternak dan keluhan warga, hal ini menandakan bahwa setiap Kades yang ada di 88 desa, tidak paham dan tidak mampu memberikan sosalisasi kepada warganya, kalau sudah ada sosialisai tidak mungkin warga keluh seperti ini,” ungkap Junaidi ketika diwawancarai wartawan, Rabu (26/2/2020).

Selain para Kades, Junaidi juga menyebutkan dinas terkait lain juga terkesan tidak bisa berbuat apa-apa dalam penerapan Perda. Mislanya Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai.

“Dinas Pertanian misalnya tidak efektif memberikan pengadaan kandang ternak untuk warga, begitu pula DPMPTSP tidak memberikan sosialisasi kepada warga soal IMB dan lain sebagainya. Kita Satpol-PP ini hanya melakukan apa yang diperintahkan Perda, kalau kalau disuru tembak ya kita tembak, jadi terkesan Perda yang ada di Pulau Morotai ini semuanya dilimpahkan ke kita, padahal kita ini hanya lakukan apa yang diperitahkan,” kesalnya.

Dia menambahkan, karena itu instansi tertentu terutama Kades yang ada di 88 desa tidak mampu sosialisai ke masyarakat agar apa yang dicatumkan Perda bisa terlaksana dengan baik. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut