Habiskan Ratusan Juta dan Tak Miliki LPJ, DPRD Minta Inspektorat Audit Pembangunan Masjid Joubela

  • Bagikan
Masyarakat Joubela, Kepala Desa dan Panitia Pembangunan Masjid saat hering dengan Komisi I DPRD Pulau Morotai (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Pembangunan Masjid Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,  menghabiskan anggaran mencapai ratusan juta rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2014-2016. Namun pekerjaan masjid telah mangkrak dan panitia tidak memiliki Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran ketika dilakukan hearing dengan Komisi I DPRD, Senin (2/3/2020).

Komisi I DPRD Pulau Morotai melakukan hearing bersama Ketua Panitia Pembangunan Masjid, Hairid Arsad, mantan Kades Joubela, tokoh masyarakat serta tokoh agama Desa Joubela. Komisi I meminta penjelasan terkait dengan pembangunan masjid tersebut.

Diawali denfan permintaan anggota Komisi I DPRD Pulau Morotai, Fadli Djaguna meminta Ketua Panitia Pembangunan, Hairid Arsad untuk menunjukan bukti LPJ anggaran pembangunan masjid. Haidir beralasan LPJ telah diserahkan ke mantan Kades Joubela, Asis Eso.

“Saya sudah serahkan buktinya ke mantan Kades,” ucap Haidir yang juga Karateker Kades Joubela ini.

Fadli tidak serta merta menerima begitu saja ucapan dari Haidir, menurut Fadli sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid bertanggung jawab atas LPJ anggaran masjid yang telah terpakai.

“Itu salah anda, anda ketua panitia yang harus membuat laporan pertanggung jawab, bukan diserahkan ke orang lain, kan anda yang belanja, masa orang lain yang buat laporan pertanggung jawab, itu kan salah,” kata Fadli minimpa alasan Haidir.

Haidir menjelaskan semua laporan belanja untuk pembangunan masjid dimasa kepemimpinan dirinya selaku ketua panitia, telah diserahkan ke mantan Kades, Asis Eso.

“Ada bantuan dari provinsi sebesar Rp 50 juta, bantuan 100 sak semen dari pak dewan Zainal Karim dan 50 sak semen dari pak dewan Fahri Hairudin di tahun 2018. Kami sudah gunakan mulai dari pembuatan pondasi hingga tiang masjid,” cetusnya.

Dia beralasan anggaran tersebut habis digunakan karena dibelanja dengan material, sewa tukang dan sisa anggaran lainnya dipergunakan untuk pembangunan musholla di desa tersebut.

“Di tahun 2018-2019 tidak ada anggaran untuk pembangunan masjid, di tahun 2020 ada sebesar Rp 170 juta,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Kades Joubela, Azis Eso lantas merinci alokasi anggaran pembangunan masjid dari tahun 2014 hingga tahun 2016 semasa menjabat sebagai Kades. Dari tahun 2014 total anggaran untuk pembangunan masjid sebesar Rp 34,3 juta, tahun 2015 total anggaran sebesar Rp 139 juta dan untuk tahun 2016 total anggaran untuk pembangunan masjid sebesar Rp 94 juta yang bersumber dari APBDes.

“Waktu itu belum ada panitia masjid, maka anggaran masjid kami kelola sendiri, tapi di tahun 2016 panitianya sudah terbentuk, kami serahkan pembangunan masjid ke panitia masjid yang sudah terbentuk,” tuturnya.

Kondisi bagunan Masjid Joubela sekarang (Fizri/KabarMalut)

Anggaran pembangunan masjid Desa Joubela diduga bermasalah nampaknya jelas setelah Haidir tak mampu menunjukan bukti LPJ anggaran. Bahkan selama pembangunan masjid berlangsung, panitia diketahui tak pernah menyampaikan LPJ ke masyarakat.

“Masyarakat sudah terlalu risau dan resah mengenai pembangunan masjid ini, kami datang ke sini untuk mencari solusi dan titik terang, kami sebagai masyarakat Desa Joubela sangat malu, karena masjid desa lain bagus-bagus, sementara di desa kami hanya ada pondasi dan tiang penyangga,” kesal salah satu Tokoh Masyarakat Desa Joubela, Tanwin Popa.

Tanwin lantas mempertanyakan LPJ anggaran masjid dari tahun 2014 hingga 2016, karena selama pembangunan masjid dikerjakan, masyarakat tidak mengetahui besaran anggarannya.

“Kami minta laporan pertanggung jawaban,” pintanya.

Tokoh Agama Desa Joubela, Ridwan senada dengan Tanwin, Ridwan mengaku dalam perjalanan pembangunan masjid tidak ada LPJ sama sekali. Tak hanya itu, papan informasi untuk transparansi anggaran pembangunan masjid pun tidak ada.

“Dulu tahun 2014 saya pernah menjabat sebagai anggota BPD dan persoalan ini sudah kami sampaikan ke pihak DPMD meminta dokumen APBDes tapi kami dicuekin, kami lapor ke pihak Inspektorat hasilnya juga sama dan perlu saya sampaikan bahwa perlu Inspektorat cek langsung di lapangan, karena bukan anggaran untuk masjid saja yang bermasalah, tapi anggaran lainnya juga diduga bermasalah,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai, Basri Rahaguna menilai adanya kejanggalan dalam penggunanaa anggaran dalam pembangunan masjid tersebut, karena pekerjaan hanya pondasi dan tiang penyangga tapi menghabiskan anggaran mencapai ratusan juta. Mirisnya lagi anggaran sudah terpakai tapi LPJ-nya tidak ada.

“Kami serahkan ke DPMD untuk menghitung ulang dan untuk Inspektorat segera lakukan audit,” tuturnya.

Anggota Komisi I lainnya, Irwan Soleman mengungkapkan tidak ada transpransi panitia pembangunan masjid dari awal membuat pembangunan masjid memunculkan polimik seperti sekarang. Perlu diketahui, bahwa negara perintahkan untuk setiap penyelanggaran kegiatan harus transpransi, karena negara Indonesia adalah  negara hukum, untuk itu tidak ada alasan setiap kegiatan wajib ada transparansi agar masyarakat mengetahui kegiatan tersebut.

Anggota Komisi I lainnya, Fahri Hairudin berharap pembangunan masjid tetap dilanjutkan meski pun ada indikasi dalam perjalanan pembangunan masjid ini bermasalah.

“Harus ada Ketua Panitia dan Bendahara,  jika ini tidak ada maka akan bermasalah, saya meminta pembangunan ini dilanjutkan,” harapnya.

Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai, Zainal Karim yang mempimpin hearing lantas meminta pihak Inspektorat melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait anggaran pembangunan masjid yang diduga bermasalah tersebut. Jika ditemukan berindikasi penyelewengan atau korupsi, maka wajib hukumnya diteruskan ke Aparat Penegak Hukum untuk dimintai pertanggung jawaban.

“Kami juga sudah turun langsung ke lapangan, kami panggil pihak terkait untuk diminta penjelasan hari ini, kami minta ke pihak Inspektorat untuk mengaudit anggaranya, jika terdapat menyelewangan anggaran, maka akan kami keluarkan rekomendasi untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (*)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut